Dikabarkan Usut Kasus E-KTP hingga ke AS, Ini Kata Ketua KPK

Kompas.com - 19/07/2017, 16:00 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan keterangan pers di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (14/7/2017). Keterangan pers ini berkaitan dengan aksi massa yang menyuarakan penolakan terhadap digulirkannya hak angket DPR terhadap KPK. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGKetua KPK Agus Rahardjo memberikan keterangan pers di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (14/7/2017). Keterangan pers ini berkaitan dengan aksi massa yang menyuarakan penolakan terhadap digulirkannya hak angket DPR terhadap KPK.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menjawab kabar yang menyebut KPK mengusut kasus pengadaan proyek KTP elektronik hingga ke Amerika Serikat.

Agus menjawab santai sembari tertawa saat dikonfirmasi soal kabar tersebut.

"Ya kalau itu bukan hanya ke Amerika kan, ke banyak tempat," kata Agus, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Agus tidak menjawab tegas soal kabar keberangkatan penyidik ke Amerika Serikat. Dia menyatakan, dalam mengusut kasus, KPK bisa saja ke luar negeri.


Ini seperti yang pernah dilakukan KPK, misalnya ke Singapura. Namun, menurut Agus, KPK tidak bisa menyebut nama saksi yang ditemui.

"Enggak perlu saya sebutkan siapa yang kami temui. Karena yang kami temui banyak," ujar Agus.

Kabar keberangkatan penyidik KPK ke Amerika Serikat diberitakan Tempo.co pada Senin (17/7/2017). Tempo.co mengutip pernyataan Agus yang menyebut mengirim penyidiknya ke AS karena ada saksi penting di sana.

(Baca juga: Negara Rugi Rp 2,3 Triliun di Proyek E-KTP, KPK Yakin Hanya Kembali Setengahnya)

Tempo.co melalui sumbernya mengungkapkan, selain ke Amerika Serikat, penyidik telah terbang ke Singapura untuk memeriksa dan mengumpulkan bukti baru dari seorang saksi.

Orang yang diperiksa itu adalah pemasok alat pengenal sidik jari (automated fingerprint identification system/AFIS) ke konsorsium penggarap proyek e-KTP.

Pengembangan penyidikan tersebut disebut membidik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, yang ketika anggaran proyek ini mulai dibahas parlemen pada 2010 masih menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

(Baca juga: Pimpinan KPK Pastikan Penanganan Kasus E-KTP Tak Akan Kecewakan Publik)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Nasional
Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Nasional
Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Nasional
Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Nasional
Politisi PPP Sebut Fraksinya Bakal Tolak RUU Ketahanan Keluarga

Politisi PPP Sebut Fraksinya Bakal Tolak RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Gencarkan Pembangunan Perpustakaan Daerah

Kemendagri Minta Pemda Gencarkan Pembangunan Perpustakaan Daerah

Nasional
KPK Pastikan Penghentian 36 Penyelidikan Kasus Sesuai Aturan

KPK Pastikan Penghentian 36 Penyelidikan Kasus Sesuai Aturan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X