Pimpinan DPR Prihatin Setya Novanto Jadi Tersangka E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan DPR-RI Agus Hermanto mengaku prihatin atas penetapan tersangka Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Kami turut prihatin salah satu rekan kita, tepatnya Ketua DPR-Ri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK," kata Agus ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Agus menyerahkan seluruh proses hukum terhadap Novanto kepada KPK. Ia berharap KPK bisa melakukan tugasnya dengan adil, transparan, dan akuntabel.

Dia juga mengajak seluruh masyarakat untuk mengawasi kerja KPK.

"Yang jelas, kita seluruhnya masyarakat, kami (DPR), media, marilah sama-sama mengawasi KPK. Supaya KPK bekerja berkeadilan, transparan, dan akuntabel," kata politisi Partai Demokrat itu.

(baca: Bela Setya Novanto, Fahri Hamzah Tantang KPK)

Sementara itu, mengenai pergantian pimpinan DPR, pihaknya menunggu keputusan rapat internal Fraksi Partai Golkar.

Fraksi Golkar yang memiliki kewenangan untuk menyodorkan pengganti Setya Novanto.

"Karena secara UU MD3 bahwa status TSK itu belum menyebabkan perubahan apa-apa di dalam keanggotaan maupun kepemimpinan. Sampai saat ini Pak Novanto masih sebagai Ketua DPR," ucap Agus.

KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka. Ketua Umum Partai Golkar itu diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP.

(baca: Setya Novanto, The Untouchable yang Penuh Kontroversi....)

Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan.

Jaksa KPK sebelumnya meyakini adanya peran Setya Novanto dalam korupsi proyek e-KTP. Jaksa yakin tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu dilakukan bersama-sama Setya Novanto.

Hal itu dijelaskan jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan terhadap dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/6/2017).