Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramai-ramai Tolak Hak Angket terhadap KPK...

Kompas.com - 15/07/2017, 12:29 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam sepekan terakhir, suasana di Gedung merah putih KPK selalu lebih ramai dari biasanya. Masyarakat dari berbagai elemen berlomba memberikan dukungan terhadap KPK.

Tak hanya melalui audiensi kepada pimpinan dan pegawai KPK, sebagian dari masyarakat sipil menunjukkan kepeduliannya lewat aksi.

"Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi", begitu salah satu lirik lagu yang dibawakan band punk Marjinal di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (14/7/2017) malam.

Marjinal menjadi salah satu bagian masyarakat sipil yang menyuarakan harapan agar Indonesia bebas dari korupsi. Bersama para aktivis antikorupsi, tokoh agama dan anggota dari beragam komunitas, Marjinal menyerukan penolakan hak angket DPR yang digulirkan terhadap KPK.

"Tolak hak angket," ujar Mike, vokalis Marjinal.

Para personel grup band Slank bertemu dengan pimpinan KPK di Gedung KPK, Kamis (13/7/2017).

Slank hadir di KPK dalam rangka menggelar mini konser bertema "Jurus Tandur, Maju Terus Pantang Mundur Menolak Hak Angket". Vokalis Slank, Kaka, menyatakan bahwa Slank tak ingin ada pihak yang mau melemahkan KPK.

"Sesuai temanya sore hari ini mini konser maju terus pantang mundur kita, Slank, 100 persen suport KPK maju terus pantang mudur, enggak boleh ada yang melemahkan," ujar Kaka.

(Baca juga: KPK Berharap Presiden Sampaikan Sikap Tolak Hak Angket)

Sementara itu, Bimbim mengatakan, lembaga KPK merupakan suatu harapan dan mimpi bagi bangsa ini. Jika harapan dan mimpi itu dihilangkan, bisa berdampak pada bangsa.

"Kami anggap 'KPK hope' (dan) mimpi (dari) suatu kumpulan, suatu kelompok, suatu bangsa. Kalau mimpinya dihilangkan, bisa bubar. Jadi hari ini datang supaya meyakinkan diri dan teman-teman di KPK harapan ini jangan hilang," ujar Bimbim.

Jihad lawan korupsi

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menemui pimpinan KPK di Gedung KPK, Selasa (11/7/2017). Said Aqil menyatakan bahwa eksistensi KPK masih tetap dibutuhkan.

Said Aqil mengatakan, kedatangan dia dan sejumlah pengurus PBNU untuk memberikan dukungan moral pada KPK yang akhir-akhir ini dalam posisi yang terdesak. Menurut Said Aqil, PBNU dan KPK telah bersepakat untuk berjihad melawan korupsi.

"KPK sedang banyak dikelitikin, banyak dianggap tidak perlu atau kurang berfungsi," kata Said Aqil.

Putri mantan Presiden RI Abdurrachman Wahid, Yenny Wahid, ikut mendampingi Said Aqil Siradj saat menemui pimpinan KPK. Yenny mengatakan, kedatangannya tersebut untuk memberikan dukungan kepada KPK yang sedang mendapat upaya pelemahan.

Menurut Yenny, dukungan kepada KPK merupakan bagian dari upaya mewujudkan cita-cita bersama agar Indonesia bebas dari korupsi.

 

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com