Sesuai Perppu, Pemerintah Diminta Segera Bubarkan Ormas Anti-Pancasila

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sugeng Teguh Santoso menilai bahwa pemerintah perlu bertindak tegas pasca-penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Menurut dia, pemerintah perlu mencabut izin dan membubarkan organisasi yang dinilai anti-Pancasila sebagaimana diatur dalam perppu tersebut.

"Saya sarankan segera eksekusi, kalau tidak wibawa pemerintah bisa dipertanyakan. Setelah diundangkan perppu otomatis berlaku," dalam sebuah diskusi bertajuk 'Cemas Perppu Ormas' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2017).

Di sisi lain, lanjut Sugeng, salah satu syarat penerbitan perppu adalah adanya situasi kegentingan memaksa berdasarkan pandangan subyektif pemerintah.

Baca: Terbitnya Perppu Ormas Dinilai Akibat Kurang Pendekatan dan Panik

Oleh sebab itu, alasan kegentingan memaksa sebagai salah satu dasar sikap pemerintah akan dipertanyakan.

"Karena ada kegentingan memaksa sebagai wilayah legal pemerintah untuk menentukan. Jangan sampai nanti sikap pemerintah justru dipertanyakan," tuturnya.

Secara terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa ormas yang dibubarkan memiliki kesempatan untuk menggugat keputusan pemerintah tersebut ke pengadilan.

Dia pun membantah anggapan pemerintah akan bertindak sewenang-wenang dengan penerbitan Perppu Ormas.

Baca: PKB Dorong Partai Koalisi Bertemu Samakan Persepsi soal Perppu Ormas

"Pemerintah sangat hati-hati untuk merumuskan Perppu ini. Tidak sewenang-wenang. Setelah Perppu ini keluar, toh ormas yang dinilai menyimpang dari Pancasila, UUD 1945, menentang NKRI dan dicabut izinnya, masih berhak untuk masuk ke ranah peradilan. Masih berhak untuk menggugat," ujar Wiranto saat memberikan keterangan di Kemenko Polhukam, Jumat (14/7/2017).

Sebelumnya berbagai pihak mengkritik langkah pemerintah ketika hendak membubarkan ormas yang dianggap anti-Pancasila, salah satunya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pemerintah memilih menerbitkan perppu dengan mengubah aturan UU Ormas dibanding menempuh jalan pengadilan. Perppu ini menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.

Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham.

Pemerintah dinilai tidak memiliki alasan kegentingan untuk menerbitkan perppu. Langkah pemerintah itu juga dinilai sebagai ancaman bagi demokrasi.

Pemerintah dianggap mengambil jalan pintas dalam membubarkan ormas. Pemerintah tak mengikuti aturan pemberian sanksi yang diatur dalam UU No 17 tahun 2013.