Jika DPR Tolak Perppu Ormas, Hanura Minta Jokowi Evaluasi Anggota Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dadang Rusdiana meminta seluruh anggota koalisi sejalan dengan pemerintah.

Bagi Hanura, hal ini wujud dari komitmen yang telah disepakati.

Ia memaklumi jika dalam proses pengambilan keputusan muncul perbedaan pendapat.

Akan tetapi, jika telah diputuskan, seharusnya semua anggota koalisi menghormati keputusan bersama. 

Alasannya, kata Dadang, esensi berkoalisi adalah selalu mendukung pemerintah dalam setiap kebijakan strategis yang dikeluarkan.

"Perbedaan pendapat ketika merumuskan sebuah kebijakan itu biasa. Tapi kalau sudah diputuskan melalui musyawarah, kan semua anggota koalisi pemerintah harus kompak dong. Ini baru berkoalisi dengan benar," ujar Dadang, melalui pesan singkat, Jumat (14/7/2017).

Baca: Sekjen PDI-P Harap PAN Keluar dari Koalisi Pemerintah

Ia menyarankan agar Presiden Joko Widodo mengevaluasi keanggotaan koalisi pendukung pemerintah jika nantinya ada partai koalisi yang menolak perppu di DPR.

"Kalau terus ingin berbeda, ya bukan koalisi dong. Lebih baik dengan jantan mengambil posisi lain. Jadi jangan 'barangnya' mau 'barengnya' enggak mau," lanjut Dadang.

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mempertanyakan sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang tidak kompak dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Padahal, seluruh fraksi partai politik pendukung pemerintah di DPR mendukung adanya perppu tersebut.

Baca: PAN: Koalisi Pemerintah Hak Jokowi, Bukan PDI-P

Namun, PAN yang juga merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintah justru menyatakan penolakan.

"Kalau sudah menyatakan dukungan pada pemerintah ya harusnya disertai dengan implementasi dukungan terhadap kebijakan, dukungan terhadap konsolidasi politik yang dilakukan Pak Presiden," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (13/7/2017)

"Itu hal yang menjadi aturan bersama sebagai parpol pengusung pemerintahan," kata dia.