Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yasonna Jelaskan Alasan Tak Bisa Penuhi Pemeriksaan Sebelumnya

Kompas.com - 03/07/2017, 16:36 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR periode 2009-2014, Yasonna H Laoly, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa atas kasus proyek pengadaan KTP berbasis elektronik atau e-KTP, Senin (3/7/2017).

Dia datang ke gedung KPK setelah tidak bisa hadir memenuhi dua panggilan sebelumnya.

Yasonna yang kini menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diperiksa sebagai saksi sejak pukul 11.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Usai pemeriksaan, Yasonna menjelaskan mengapa baru kali ini bisa memenuhi panggilan KPK.

"Saya juga jelaskan (ke penyidik), kan sudah dua kali saya dipanggil. Yang pertama, saya ratas (rapat terbatas)," kata Yasonna, Senin.

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Menkumham, Yasonna Hamonangan Laoly saat tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (3/7/2017). Yasonna Hamonangan Laoly diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
"Yang kedua, saya ke Hongkong bertemu dengan Secretariat for Justice Hongkong, untuk mengejar harta aset Bank Century. Nah, sekarang saya penuhi," ujar dia.

(Baca: Urus Kasus Century di Hongkong, Yasonna Tak Dapat Penuhi Panggilan KPK)

Yasonna juga mengatakan bahwa sebenarnya, pemeriksaan diagendakan pada Rabu (5/7/2017). Namun, ia meminta agenda pemeriksaan dipercepat menjadi hari ini, lantaran ada tugas lain pada Rabu.

Yasonna mengatakan, dia dipanggil oleh penyidik KPK sebagai saksi kasus e-KTP yang menjerat Andi Narogong sebagai tersangka, dan mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman serta Sugiharto sebagai terdakwa.

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Menkumham, Yasonna Hamonangan Laoly saat tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (3/7/2017). Yasonna Hamonangan Laoly diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
"Saya dipanggil sebagai saksi mengenai kasus e-KTP tentang Andi Narogong, Irman, Sugiharto. Sebagai warga negara yang baik tentu kita harus hormati," ucap politisi PDI-P ini.

Menurut Yasonna, tidak banyak pertanyaan yang diajukan penyidik KPK. Namun, dia enggan memberikan keterangan ke media apakah penyidik menanyakan soal aliran dana 84.000 dollar AS dan memintanya untuk mengembalikan dana tersebut.

(Baca juga: Usai Pemeriksaan, Yasonna Enggan Komentari Aliran Dana Proyek E-KTP)

Kompas TV Menkumham Yasonna Laoly Diperiksa KPK Soal E-KTP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Nasional
Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com