Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansus Angket Makin Garang, DPR Harus Siap Kehilangan Kepercayaan Publik

Kompas.com - 23/06/2017, 10:39 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah yang dilakukan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai kritik.

Pengamat Politik Lely Arriane mengatakan, DPR seharusnya membaca aspirasi publik yang mayoritas tak sepakat dengan keberadaan Pansus Angket.

Menurut dia, aspirasi publik telah tergambar melalui survei dan beragam komentar yang menentang langkah politik DPR.

"Menurut saya mereka mereka yang duduk di sana itu harus punya pikiran visioner,  menjangkau jauh ke depan, juga bisa membayangkan seandainya kami begini, maka rakyat akan begini. Itu yang menurut saya jauh lebih penting," kata Lely, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (23/6/2017).

Lely mengatakan, publik justru berharap DPR mendukung KPK karena ada ketidakpercayaan  tidak percaya bahwa angket itu untuk memperkuat KPK.

Baca: Pansus Angket Akan Undang Ahli Hukum, BPK, hingga Kepolisian

Salah satu yang menimbulkan ketidakpercayaan publik adalah alasan yang melatari pembentukan angket yaitu merespons pernyataan Miryam terkait kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. 

Dalam kasus ini, sejumlah anggota DPR disebut turut menerima aliran dana proyek tersebut. 

"Lalu ini didukung oleh beberapa oknum tertentu di Pimpinan DPR yang selama ini begitu gerah dengan KPK, berbagai cara dilakukan untuk mengeliminasi kehadiran KPK," ujar Lely.

Dosen Komunikasi Politik Universitas Bengkulu yang juga Ketua Program Pasca Sarjana Komunikasi Universitas Jaya Baya ini, mengatakan, DPR seharusnya memancing simpati dan empati publik atas kinerja mereka.

Publik akan merasa aspirasi mereka tidak akan terwakilkan oleh para wakil rakyat di Senayan.

"Kalau begini caranya mereka menggugurkan kepercayaan publik tentang kualitas keterwakilan mereka, sehingga ke depan mereka akan kehilangan kepercayaan publik," ujar Lely.

Baca: Ini Empat Agenda Utama Pansus Hak Angket KPK

Kritik dari para pakar

Selain publik, menurut Lely, sejumlah pakar juga telah mengkritik pembentukan Pansus Angket KPK yang dinilai tak tepat dan salah sasaran.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com