Kompas.com - 23/06/2017, 10:39 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah yang dilakukan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai kritik.

Pengamat Politik Lely Arriane mengatakan, DPR seharusnya membaca aspirasi publik yang mayoritas tak sepakat dengan keberadaan Pansus Angket.

Menurut dia, aspirasi publik telah tergambar melalui survei dan beragam komentar yang menentang langkah politik DPR.

"Menurut saya mereka mereka yang duduk di sana itu harus punya pikiran visioner,  menjangkau jauh ke depan, juga bisa membayangkan seandainya kami begini, maka rakyat akan begini. Itu yang menurut saya jauh lebih penting," kata Lely, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (23/6/2017).

Lely mengatakan, publik justru berharap DPR mendukung KPK karena ada ketidakpercayaan  tidak percaya bahwa angket itu untuk memperkuat KPK.

Baca: Pansus Angket Akan Undang Ahli Hukum, BPK, hingga Kepolisian

Salah satu yang menimbulkan ketidakpercayaan publik adalah alasan yang melatari pembentukan angket yaitu merespons pernyataan Miryam terkait kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. 

Dalam kasus ini, sejumlah anggota DPR disebut turut menerima aliran dana proyek tersebut. 

"Lalu ini didukung oleh beberapa oknum tertentu di Pimpinan DPR yang selama ini begitu gerah dengan KPK, berbagai cara dilakukan untuk mengeliminasi kehadiran KPK," ujar Lely.

Dosen Komunikasi Politik Universitas Bengkulu yang juga Ketua Program Pasca Sarjana Komunikasi Universitas Jaya Baya ini, mengatakan, DPR seharusnya memancing simpati dan empati publik atas kinerja mereka.

Publik akan merasa aspirasi mereka tidak akan terwakilkan oleh para wakil rakyat di Senayan.

"Kalau begini caranya mereka menggugurkan kepercayaan publik tentang kualitas keterwakilan mereka, sehingga ke depan mereka akan kehilangan kepercayaan publik," ujar Lely.

Baca: Ini Empat Agenda Utama Pansus Hak Angket KPK

Kritik dari para pakar

Selain publik, menurut Lely, sejumlah pakar juga telah mengkritik pembentukan Pansus Angket KPK yang dinilai tak tepat dan salah sasaran.

Hak angket seharusnya digunakan DPR terhadap pemerintah atau lembaga yang berada langsung di bawah pemerintah.

Sementara KPK, kata Lely, merupakan lembaga independen.

Lely menilai, boleh saja jika DPR ingin mengkritisi kelembagaan KPK terkait pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan kewenangan penegakan hukum, seperti yang diagendakan Pansus Angket.

Akan tetapi, tidak perlu sampai pengguliran hak angket.

Menurut dia, hal seperti itu bisa ditanyakan kepada KPK pada saat rapat kerja atau rapat dengar pendapat (RDP) DPR dengan KPK.

"Tidak perlu sampai hak angket, sudah banyak yang bilang tidak perlu, termasuk saya. Kan bisa memanggil KPK lewat rapat kerja, lewat rapat dengar pendapat. Lalu mereka bilang (misalnya) 'Hei KPK kami sudah percayakan sekian anggaran untuk Anda, gimana Anda menggunakannya'. Mereka bisa marah atau melotot di sana," ujar Lely.

 

Kompas TV DPR Ancam "Sandera" Anggaran Polri dan KPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

Nasional
'Pesona' PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

"Pesona" PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

Nasional
Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Nasional
Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Nasional
KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

Nasional
UPDATE 26 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,91 Persen, Ketiga 26,96 Persen

UPDATE 26 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,91 Persen, Ketiga 26,96 Persen

Nasional
RUU Kesehatan Omnibus Law di Prolegnas 2023, IDI Minta Klarifikasi DPR karena Tak Dilibatkan

RUU Kesehatan Omnibus Law di Prolegnas 2023, IDI Minta Klarifikasi DPR karena Tak Dilibatkan

Nasional
Jenderal Dudung Sebut Kehadiran Tank Harimau Dibutuhkan TNI AD

Jenderal Dudung Sebut Kehadiran Tank Harimau Dibutuhkan TNI AD

Nasional
Soal Kondisi Covid-19 di Indonesia, Menkes: Alhamdulillah Sudah Mendingan

Soal Kondisi Covid-19 di Indonesia, Menkes: Alhamdulillah Sudah Mendingan

Nasional
Diabetes Hantui Masyarakat Indonesia, Menkes Minta Kurangi Minuman dan Makanan Berkadar Gula Tinggi

Diabetes Hantui Masyarakat Indonesia, Menkes Minta Kurangi Minuman dan Makanan Berkadar Gula Tinggi

Nasional
KPK akan Koordinasi dengan IDI untuk Cek Kesehatan Lukas Enembe

KPK akan Koordinasi dengan IDI untuk Cek Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
Berbagai Dalih Lukas Enembe Mangkir Lagi dari Panggilan KPK: Jantung Bocor hingga Kaki Bengkak

Berbagai Dalih Lukas Enembe Mangkir Lagi dari Panggilan KPK: Jantung Bocor hingga Kaki Bengkak

Nasional
UPDATE 26 September: Bertambah 1.344, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.423.873

UPDATE 26 September: Bertambah 1.344, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.423.873

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.