JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mendukung kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait program full day school (FDS).

Namun, menurut Ibas, Muhadjir dan Kemendikbud perlu melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi dan diskusi, agar tidak terjadi salah paham di masyarakat.

"Kebijakan program penguatan karakter 5 hari belajar per minggu jangan sampai menimbulkan keresahan di masyarakat, apalagi sudah muncul sejumlah penolakan elemen masyarakat," ujar Ibas melalui keterangan tertulis, Minggu (18/6/2017).

(baca: Jokowi Minta Mendikbud Kaji Ulang Kebijakan 8 Jam Belajar)

Menurut Ibas, Kemendikbud perlu memberikan penjelasan, apakah kebijakan itu sudah melalui kajian yang tepat.

Menurut Ibas, jangan sampai kebijakan menambah jam belajar siswa justru mengorbankan waktu sosialisasi murid bersama lingkungan dan keluarga.

Secara khusus, menurut Ibas, Kemendikbud perlu berdiskusi dengan organisasi masyarakat keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

(baca: PBNU Minta Pemerintah Cabut Kebijakan Sekolah 8 Jam per Hari)

Hal itu menyusul timbulnya gelombang penolakan terhadap kebijakan full day school yang digagas Muhadjir Effendy.

Tak hanya menolak gagasan 5 hari sekolah, sejumlah komponen bahkan mulai mendesak Presiden RI Joko Widodo mengevaluasi kinerja Muhadjir karena mengusung gagasan yang dinilai usang dan kontroversial.

"Kami sepakat upaya untuk membangun karakter generasi penerus yang berkualitas, tapi apakah sudah memperhatikan dampak sosiologis anak, orangtua, keluarga, guru. Bagaimana menyikapi penolakan dari sebagian elemen masyarakat yang merasa kebijakan tersebut belum tepat? Kata Ibas.

(baca: Mendikbud: Belajar Delapan Jam Untungkan Madrasah)

Ibas yang juga anggota Komisi X DPR menilai bahwa saat ini diperlukan rembug bersama mengenai pendidikan nasional.

Hal itu perlu, agar terjadi sinkronisasi antarlembaga, dan tidak menimbulkan kekhawatiran dari berbagai elemen masyarakat.