PBNU Minta Pemerintah Cabut Kebijakan Sekolah 8 Jam per Hari

Kompas.com - 15/06/2017, 20:32 WIB
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017). Kompas.com/Fachri FachrudinKetua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak berlakunya kebijakan pendidikan lima hari sekolah dengan durasi delapan jam setiap harinya.

Sebab, kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tersebut dianggap telah membuat masyarakat resah.

"Mengingat tingginya gejolak serta keresahan yang terjadi di masyarakat, maka dengan ini PBNU meminta kepada Presiden untuk mencabut (membatalkan) kebijakan lima hari sekolah (Full Day School)," ujar Ketua PBNU, Said Aqil Siroj dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).

(Baca: Tanggapi Kebijakan Sekolah Lima Hari, PBNU Akan Kirim Surat Ke Jokowi)

PBNU, kata Said, melihat tidak semua orang tua peserta didik bekerja seharian penuh. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di pelosok.

Kebanyakan dari mereka justru berkerja sebagai petani atau nelayan. Dalam kegiatannya sehari-hari banyak berinteraksi dengan anak-anaknya.

Dengan diterapkannya kebijakan full day school, dikhawatirkan menghilangkan kuantitas interaksi antara orangtua dan anak-anaknya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Said mengatakan, PBNU menilai bahwa untuk meningkatkan karakter seorang anak tidak harus menambahkan waktu belajar di sekolah.

Sebab juga ada cara lain, yakni dengan bersosialisasi dengan lingkungannya.

"Interaksi sosial peserta didik dengan lingkungan tempat tinggalnya juga bagian dari proses pendidikan karakter, sehingga mereka tidak tercerabut dari nilai-nilai adat, tradisi, dan kebiasaan yang sudah berkembang selama ini," kata Said.

(Baca: "Pembuat Kebijakan Sekolah Lima Hari Coba Sesekali Turun ke Bawah...")

 

Selain itu, PBNU juga menganggap tak tepat alasan penerapan full day scholl agar anak-anak tidak mengalami kesepian lantaran menunggu orang tua pulang bekerja. 

"Jawaban ini beranjak dari realitas masyarakat urban dan perkoataan. Asusmsi ini berasal dari pemahaman yang keliru bahwa seluruh orang tua siswa adalah pekerja kantoran," kata Said.

"Padahal, jumlah masyarakat perkotaan hanyalah sejumput saja. Sisanya adalah mereka yang bekerja di sektor informal seperti petani, pedagang, nelayan dan lain sebagainya," tambah dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Irjen Napoleon Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan Muhammad Kece

Irjen Napoleon Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
UPDATE: 4.211.460 Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Hati-hati Longgarkan Aktivitas Warga

UPDATE: 4.211.460 Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Hati-hati Longgarkan Aktivitas Warga

Nasional
Menghukum Parpol yang Kadernya Terlibat Korupsi

Menghukum Parpol yang Kadernya Terlibat Korupsi

Nasional
Pemerintah Usul Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei 2024, Ini Tanggapan Parpol

Pemerintah Usul Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei 2024, Ini Tanggapan Parpol

Nasional
Dilema Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19...

Dilema Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19...

Nasional
Kunjungan ke Bandung, Wapres Sambangi Agrowisata hingga Pimpin Rapat Kemiskinan Ekstrem

Kunjungan ke Bandung, Wapres Sambangi Agrowisata hingga Pimpin Rapat Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Kisah Amelia Achmad Yani, 20 Tahun Menepi ke Desa Mengobati Luka Batin

Kisah Amelia Achmad Yani, 20 Tahun Menepi ke Desa Mengobati Luka Batin

Nasional
Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa Kursus Ekspor, Jokowi Siapkan Tiket

Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa Kursus Ekspor, Jokowi Siapkan Tiket

Nasional
Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Tunjukkan TWK Tak Bermakna

Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Tunjukkan TWK Tak Bermakna

Nasional
Jika Pemecatan Tak Dibatalkan, 56 Pegawai KPK Dinilai Kehilangan Hak Absolut

Jika Pemecatan Tak Dibatalkan, 56 Pegawai KPK Dinilai Kehilangan Hak Absolut

Nasional
Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Nasional
Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Nasional
1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

Nasional
Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.