Angket KPK, Polemik soal Cacat Hukum dan Celah Menggugat Hasil Pansus

JAKARTA, KOMPAS.com - Dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan nada penolakan atas pembentukan Panitia Khusus Hak Angket KPK terus bermunculan.

Kalangan masyarakat sipil, aktivis hingga akademisi mengkritik usulan hak angket tersebut karena dinilai cacat hukum, berpotensi melemahkan KPK, dan sarat kepentingan. Bahkan dukungan itu sampai mereka tunjukkan dengan mendatangi gedung KPK.

Sementara, selama 60 hari setelah dibentuk, Pansus Hak Angket KPK akan melakukan penyelidikan mengenai isu yang diajukan. Mereka akan meminta keterangan dari pemerintah, KPK, saksi, pakar dan pihak terkait lainnya.

Hasil penyelidikan tersebut nantinya akan dilaporkan dalam rapat paripurna DPR. Kemudian rapat paripurna akan mengambil keputusan terkait laporan penyelidikan pansus.

Di tengah segala kemungkinan manuver politik yang bisa terjadi, masyarakat diharapkan mengawal proses tersebut agar hasil penyelidikan pansus tidak mengarah pada pelemahan KPK.

Pakar hukum tata negara Mahfud MD menuturkan bahwa masyarakat bisa menempuh jalur hukum jika hasil penyelidikan dinilai menghambat upaya pemberantasan korupsi.

Menurut dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan parlemen bisa digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kalau di pengadilan ada satu, ke PTUN berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, keputusan parlemen bisa diajukan ke PTUN. Bisa masyarakat yang mengajukan," ujar Mahfud, pada acara buka puasa bersama Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, di gedung MK, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

UU Administrasi Pemerintahan menyatakan, keputusan badan legislatif bisa dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur dan substansi.

Masyarakat yang merasa dirugikan dari keputusan tersebut bisa mengajukan upaya administratif, yakni keberatan dan banding.

Selain itu, kata Mahfud, ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan, yaitu melalui MK.

"Bisa juga dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk minta penafsiran apakah boleh lembaga non-pemerintah untuk diajukan hak angket," kata Mahfud.

Cacat hukum

Sebelumnya pada Rabu (14/6/2017) lalu, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menyerahkan hasil kajian dari 132 pakar terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.

Mereka menilai pembentukan Pansus Hak Angket cacat hukum sebab menyalahi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).