Dukung Pansus Angket KPK, Golkar Tak Khawatir Elektabilitas Turun

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, mengaku tak mengkhawatirkan elektabilitas partainya turun meski mendukung pembentukan hak angket terhadap KPK.

Menurut Idrus, tak ada korelasi antara mendukung hak angket terhadap elektabilitas partai di pemilu 2019.

"Saya kira tak ada korelasi. Enggak ada. Kami berjalan pada ini, kecuali ada pikiran membubarkan (KPK) itu harus kita lawan," ujar Idrus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

(baca: Hak Angket Dipandang sebagai Bentuk Perlawanan Balik Koruptor)

Ia menambahkan, pertimbangan Golkar mendukung pembentukan hak angket ialah untuk memastikan KPK menjalankan fungsinya dengan baik dan benar.

Idrus menegaskan, partainya telah menginstruksikan Fraksi Golkar di DPR untuk tidak memperlemah KPK.

Karena itu, ia menjamin setiap langkah yang ditempuh partainya di panitia khusus angket KPK hanya untuk memperkuat KPK.

"Jangankan mengambil langkah, berpikir saja jangan pernah untuk membubarkan KPK. Kalau itu dilakukan bertentangan dengan semangat dan jiwa reformasi," lanjut Idrus.

(baca: ICW Nilai Pembentukan Hak Angket Bertujuan Lemahkan KPK)

Berbagai pihak mengkritik penggunaan hak angket DPR yang berawal dari pengusutan kasus korupsi e-KTP oleh KPK.

Pansus tersebut dianggap upaya melawan balik KPK pascasejumlah anggota DPR disebut merima aliran uang korupsi e-KTP.

(baca: Pansus Angket KPK Akan Buka Posko Pengaduan di DPR)

Penolakan terhadap hak angket juga disuarakan melalui sebuah petisi di situs change.org.

Selain itu, keabsahan pembentukan Pansus Angket juga dipertanyakan. KPK tengah meminta pendapat para ahli soal sah tidaknya Pansus tersebut.