Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/06/2017, 11:11 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana membuka posko pengaduan masyarakat.

Posko tersebut dibuka untuk menampung laporan atau aduan masyarakat terkait KPK. Rencananya, posko tersebut akan dibentuk dalam waktu dekat.

"Kami membuka posko pengaduan masyarakat, tujuannya untuk menerima pengaduan dari masyarakat yang ingin memberikan informasi terkait KPK," kata Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Risa Mariska melalui pesan singkat, Rabu (14/6/2017).

(baca: Jokowi: Jangan Ada Pikiran Melemahkan KPK)

Tak hanya untuk menerima pengaduan masyarakat, posko tersebut nantinya juga menerima aspirasi masyarakat yang tak setuju dengan hak angket.

"Tentunya apa yang disampaikan oleh masyarakat akan memperkaya bahan pansus," ujar Politisi PDI Perjuangan itu.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi menuturkan, laporan tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan untuk memperkaya bahan penyelidikan pansus.

(baca: Jokowi Setuju Ada Perbaikan dan Pembenahan KPK)

Nantinya, posko akan berada di bawah sekretariat DPR dan dibuka sepanjang masa kerja pansus. Namun, teknis lebih lanjut masih akan dibahas oleh pansus.

"Kami mengharapkan keterlibatan masyarakat. Setelah Presiden mengatakan Pansus itu urusan DPR, maka kami perluas," ucap Politisi Partai Nasdem itu.

Presiden Joko Widodo setuju jika dilakukan perbaikan dan pembenahan pada KPK;.

"Kita memerlukan KPK yang kuat, memerlukan upaya pemberantasan korupsi yang tidak mengendor. Karena sekali lagi, Indonesia, negara kita, masih memerlukan upaya luar biasa dalam mengatasi pemberantasan korupsi," ujar Jokowi.

(baca: Ketua Pansus Angket KPK: Enggak Ada Urusan, Jalan Terus...)

Jokowi tak menjawab saat ditanya apakah Pansus Angket KPK yang dibentuk DPR akan melemahkan atau menguatkan lembaga anti-rasuah itu.

Jokowi juga enggan berkomentar saat ditanya apakah ia akan berkomunikasi dengan ketua umum partai politik untuk membicarakan hak angket KPK ini.

"Itu wilayahnya DPR," jawab Jokowi singkat.

Kompas TV Hak Angket, Lemahkan KPK? - Dua Arah (Bag 3)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.