Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Blakblakan di Depan Santri dan Ulama, Ini Isinya...

Kompas.com - 10/06/2017, 20:42 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membuka ruang dialog saat silaturahmi dengan santri, ulama hingga alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (10/6/2017).

Salah seorang alumni pesantren pun mengungkapkan uneg-uneg kepada Presiden.

Namun, Presiden Jokowi merasa alumni santri itu terkesan berbelit-belit dalam menyampaikan uneg-unegnya

Jokowi pun meminta siapapun untuk bicara blakblakan.

(Baca: Saat Jokowi Tes Cinta Ibu Penerima PKH kepada Suami..)

"Kalau dengan saya blakblakan saja Pak Kiai. Tidak usah ada yang ditutup-tutupi. Saya biasa blakblakan," ujar Jokowi.

Rupanya, maksud sang alumni santri itu, apakah pemerintah memiliki program untuk pengembangan pondok pesantren atau tidak. Jokowi pun menjawab lugas.

Saat ini, lanjut Jokowi, pemerintah tengah meramu program reforma agraria dan redistribusi lahan.

Pondok pesantren adalah salah satu kelompok masyarakat yang akan diberi lahan oleh pemerintah untuk dikelola secara produktif.

"Sekarang ada 12,7 juta hektare lahan yang sudah kami ambil dari yang dulu diberikan kepada yang gede-gede namun tidak diapa-apain. Kami cabut lagi (izin konsesinya) dan ingin kami arahkan untuk bisa diproduktifkan oleh pondok pesantren atau koperasi demi ekonomi umat," ujar Jokowi.

Meski demikian, Jokowi mengingatkan, program redistribusi lahan itu bukan program bagi-bagi lahan.

(Baca: Jokowi Sebut 'Gebuk' Komunisme, Santri dan Ulama Tepuk Tangan)

Pondok pesantren yang meminta lahan harus mengajukan proposal terlebih dahulu kepada pemerintah soal akan diapakan lahan itu.

Jika pemerintah menilai pondok pesantren layak untuk diberi lahan, maka pemerintah akan benar-benar menyerahkan izin konsesi lahan kepada pondok pesantren untuk dikelola.

"Pemerintah bisa memberikan 10.000 hektare, 15.000 hektare untuk pondok pesantren. Tapi untuk apa dulu? Ini harus untuk ekonomi umat. Harus dipakai untuk hal produktif," ujar Jokowi.

Kompas TV Warga “Gagal Fokus” Lihat Jokowi Pake Sepatu Kets
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

Nasional
Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

Nasional
MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

Nasional
DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

Nasional
Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

Nasional
Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

Nasional
Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

Nasional
Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

Nasional
Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

Nasional
DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

Nasional
Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Nasional
Modal 'Hattrick' Menang Pemilu, PDI-P Klaim Paling Siap Hadapi Pilkada

Modal "Hattrick" Menang Pemilu, PDI-P Klaim Paling Siap Hadapi Pilkada

Nasional
60 Orang yang Bekerja di DPR Terindikasi Main Judi Online, 2 di Antaranya Anggota DPR

60 Orang yang Bekerja di DPR Terindikasi Main Judi Online, 2 di Antaranya Anggota DPR

Nasional
Berkaca Perang Rusia-Ukraina, Indonesia Kembangkan Alat Tangkal Serangan Siber lewat Udara

Berkaca Perang Rusia-Ukraina, Indonesia Kembangkan Alat Tangkal Serangan Siber lewat Udara

Nasional
'Polri Harus Kembali ke Jati Diri sebagai Alat Negara yang Menjaga Jarak dengan Kepentingan Politik'

"Polri Harus Kembali ke Jati Diri sebagai Alat Negara yang Menjaga Jarak dengan Kepentingan Politik"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com