Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut 'Gebuk' Komunisme, Santri dan Ulama Tepuk Tangan

Kompas.com - 10/06/2017, 11:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo untuk kesekian kalinya menegaskan, pemerintah akan menindak tegas jika memang ada gerakan komunisme di Indonesia.

"Banyak yang menyampaikan kepada saya, ada kebangkitan komunis dan PKI di Indonesia. Saya ingin bertanya, di mana? Tunjukan kepada saya lokasinya di mana?" ujar Jokowi dalam silaturahim di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (10/6/2017).

"Kalau memang ada betul, ya tunjukan ke pemerintah. Detik itu juga akan saya gebuk," lanjut dia.

(baca: Jokowi: Sebetulnya Saya Malas Menanggapi soal PKI Ini...)

Santri, ulama dan alumni pondok pesantren yang hadir langsung menyambut pernyataan Presiden itu dengan tepuk tangan riuh.

Jokowi menegaskan, Indonesia menyatakan bahwa komunisme serta PKI adalah ideologi dan organisasi terlarang. Hal itu tertuang secara lugas dan tegas di dalam TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966.

"Payung hukumnya jelas. PKI dan komunisme dilarang di negara kita. Lah, kok masih ada yang menyampaikan komunisme bangkit, di mana?" kata Jokowi.

 

(baca: Jokowi: Kalau PKI Nongol, Gebuk Saja)

Kunjungan Jokowi ke Pondok Pesantren Miftahul Huda itu merupakan agenda terakhir Jokowi di Tasikmalaya.

Setelah itu, Jokowi akan melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Jokowi dalam beberapa kesempatan menyinggung isu PKI. Sebelumnya, ia berbicara hal yang sama saat acara Kajian Ramadhan di Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu (3/6/2017), lalu diulangi dalam akun Facebooknya.

Jokowi menjawab tuduhan yang mengaitkan dirinya dan keluarganya dengan PKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com