Kompas.com - 07/06/2017, 08:50 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Jakarta Bivitri Susanti berharap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bisa mengambil putusan yang benar dalam kasus sengketa kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

APHTN-HAN pada akhir pekan lalu telah memberikan Amicus Curiae Brief atau masukan dari sahabat pengadilan kepada PTUN. Bivitri berharap, masukan tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dengan benar.

"Kami mau kasih energi positif ke mereka. Kelihatannya PTUN positif ya. Di putusan pertama dan putusan kedua, bagus. Tetapi, kami khawatir banget kali ini karena pimpinan Mahkamah Agungnya juga sudah memihak. Padahal PTUN di bawah MA," kata Bivitri ditemui usai sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (6/6/2017).

"Jadi, kami punya kekhawatiran besar, bahwa PTUN tidak bisa independen seperti dua putusan terdahulu tentang DPD," imbuh pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera itu.

(Baca: Setjen DPD Dinilai Tidak Netral dan Berpihak pada Oesman Sapta)

Bivitri mengaku tidak bisa memprediksi apakah PTUN akan memenangkan gugatan dari pemohon, dalam hal ini GKR Hemas. Sebab, hakim PTUN tentu memiliki kemerdekaan untuk menentukan putusan mana yang akan diambil.

Bivitri menambahkan, kalaupun pada akhirnya putusan PTUN itu tidak sesuai dengan yang diperjuangkan pemohon dan para pendukung, maka masih ada prosedur banding.

Menurut Bivitri, putusan PTUN penting untuk menyelesaikan kisruh di DPD tersebut. Pasalnya, kisruh DPD bukan hanya berimplikasi secara politis, melainkan teknis salah satunya pada penggunaan anggaran.

Saat ini ada 22 anggota yang tidak mengakui kepemimpinan Oesman Sapta Odang, dibekukan dana resesnya.

(Baca: Jadi Rebutan, Apa Saja Fasilitas Pimpinan MPR, DPR dan DPD?)

"Kadang-kadang pintu (ruangan) mereka dikunciin, karena orang Sekjen mendukung pimpinan OSO. Menurut kami, memang PTUN ini harus segera memberikan keputusan yang adil," kata Bivitri.

"Dualisme ini kan sebetulnya berjalan dan berimplikasi pada keuangan. Kami khawatir kalau terlalu berlama-lama dibuat kisruh seperti ini, nanti ada tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang," imbuh dia.

Masukan sahabat pengadilan

Bivitri menegaskan, Amicus Curiae Brief tidak sama dengan intervensi terhadap sebuah proses peradilan. Sahabat pengadilan dalam hal ini APHTN-HAN hanya berupaya memberikan energi positif kepada hakim di PTUN.

"APHTN-HAN memang tidak mau intervensi, karena kami tidak berpihak pada kubu, tetapi berpihak pada yang kami anggap benar. Kami tidak mau intervensi atau membela Bu Hemas dalam hal ini sebagai pemohon di PTUN," ucap Bivitri.

Dalam dokumen 27 halaman itu, beberapa masukan yang disampaikan ke PTUN di antaranya soal polemik pemanduan sumpah kepemimpinan DPD versi Oesman Sapta Odang yang dilakukan oleh Wakil Ketua MA Suwardi.

Menurut Bivitri, pemanduan sumpah itu ilegal karena putusan MA sendiri telah membatalkan masa kepemimpinan pemimpin DPD dari 2,5 tahun menjadi kembali ke 5 tahun.

Selain itu, APHTN-HAN juga mempertanyakan kehadiran Suwardi memandu sumpah jabatan itu. Alasan pertama, kata Bivitri hal itu jelas bertentangan dengan Pasal 260 UU MD 3.

Kedua, proses penuntunan sumpah dilakukan di luar jam kerja.

"Kami mempertanyakan kehadiran Wakil Ketua MA dalam proses pelantikan Ketua DPD versi OSO, karena selain bertentangan dengan putusan MA, juga tidak sesuai pasal 260 UU MD3. Karena di situ dikatakan harus Ketua MA, tetapi yang melantik Wakil Ketua MA," pungkas Bivitri.

Kompas TV Dualisme Kepemimpinan DPD Belum Berakhir
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Paulus Waterpauw Laporkan Pengacara Lukas Enembe ke Bareskrim

Paulus Waterpauw Laporkan Pengacara Lukas Enembe ke Bareskrim

Nasional
Singgung Gaya Hedon Lukas Enembe, Paulus Waterpauw: Sedih Hati Kita, Bikin Malu!

Singgung Gaya Hedon Lukas Enembe, Paulus Waterpauw: Sedih Hati Kita, Bikin Malu!

Nasional
Polri Kirim Berkas Pemecatan Ferdy Sambo ke Sekmil Presiden

Polri Kirim Berkas Pemecatan Ferdy Sambo ke Sekmil Presiden

Nasional
Soal Rencana Kunjungan Puan di Tengah Isu Kecurangan Pemilu, Demokrat: Politik Biasa Ada Perbedaan

Soal Rencana Kunjungan Puan di Tengah Isu Kecurangan Pemilu, Demokrat: Politik Biasa Ada Perbedaan

Nasional
8 Jet Tempur F-16 hingga JAT Akan Tampilkan Demo Udara di HUT Ke-77 TNI

8 Jet Tempur F-16 hingga JAT Akan Tampilkan Demo Udara di HUT Ke-77 TNI

Nasional
Kritik Demo Tolak BBM, Moeldoko: Kalian Turun ke Jalan, yang Kalian Perjuangkan Orang Kaya

Kritik Demo Tolak BBM, Moeldoko: Kalian Turun ke Jalan, yang Kalian Perjuangkan Orang Kaya

Nasional
Tak Lanjuti Laporan Tabloid Anies Baswedan, Bawaslu: Belum Ada Dugaan Pelanggaran

Tak Lanjuti Laporan Tabloid Anies Baswedan, Bawaslu: Belum Ada Dugaan Pelanggaran

Nasional
Tolak Permohonan PKS untuk Turunkan Presidential Threshold, Ini Alasan MK

Tolak Permohonan PKS untuk Turunkan Presidential Threshold, Ini Alasan MK

Nasional
Pacar Brigadir J Muncul ke Publik dan Menangis, Sampaikan Terima Kasih kepada Semua Pihak yang Telah Membantu

Pacar Brigadir J Muncul ke Publik dan Menangis, Sampaikan Terima Kasih kepada Semua Pihak yang Telah Membantu

Nasional
Merasa Difitnah, La Nyalla Minta Fadel Muhammad Diberhentikan dari Anggota DPD RI

Merasa Difitnah, La Nyalla Minta Fadel Muhammad Diberhentikan dari Anggota DPD RI

Nasional
Eks Hakim Konstitusi Aswanto yang Tak Diperpanjang DPR Punya Harta Rp 15 M

Eks Hakim Konstitusi Aswanto yang Tak Diperpanjang DPR Punya Harta Rp 15 M

Nasional
Sekjen MK Guntur Hamzah yang Ditunjuk DPR Jadi Hakim Konstitusi Punya Harta Rp 8,6 M

Sekjen MK Guntur Hamzah yang Ditunjuk DPR Jadi Hakim Konstitusi Punya Harta Rp 8,6 M

Nasional
Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Nasional
Tiba-tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto

Tiba-tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto

Nasional
Keputusan Jokowi Pilih 2 Nama Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Dinilai Subyektif

Keputusan Jokowi Pilih 2 Nama Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Dinilai Subyektif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.