Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: PKS "Selow" Aja, Jangan "Baperan"

Kompas.com - 31/05/2017, 10:13 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Partai Keadilan Sejahtera menghormati putusan pengadilan terkait sengketa dengan dirinya.

Berdasarkan putusan pengadilan, kata Fahri, PKS harus mengakuinya sebagai Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS.

Hal itu disampaikan Fahri menanggapi aksi walk out anggita Fraksi PKS karena menolak mengikuti rapat paripurna yang dipimpinnya.

"Kalau kata anak-anak sekarang, kalau berkelahi itu selow aja gitu lho, jangan baperan, apalagi ini bulan puasa," kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

(baca: F-PKS Bakal Terus Walk Out jika Fahri Hamzah Pimpin Rapat Paripurna)

Fahri mengatakan, semua pihak sebaiknya menghormati putusan pengadilan agar tidak bertindak semaunya.

Ia menilai, sikap para kader PKS di DPR yang mendadak "dingin" kepadanya karena intimidasi yang dilakukan Presiden PKS Sohibul Iman terhadap anggota Fraksi PKS.

"Sama seperti saya dulu kampanye buat Pak Prabowo, sampai MK (Mahkamah Konstitusi) kalah. Ya sudah, saya hormat ke Pak Jokowi sebagai Presiden," ujar Fahri.

"Istri aja kalau dicerai suami pas di pengadilan dibatalkan harus tetap diakui istri. Apalagi saya pendiri partai," lanjut dia.

Baca: Rapat Paripurna Dipimpin Fahri Hamzah, Fraksi PKS "Walk Out"

Sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) walk out atau keluar dari Ruang Sidang Paripurna, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Kejadian tersebut diawali interupsi anggota DPR dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo.

Sigit menilai, Fahri yang telah dipecat PKS tak memiliki legitimasi untuk memimpin rapat.

Sementara, anggota Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, yang ditugaskan untuk membacakan pandangan terkait RAPBN hanya menyerahkan pandangannya secara tertulis kepada Pimpinan DPR.

Saat penyerahan pandangan fraksi, Ecky menyalami Pimpinan DPR, sempat tak menyalami Fahri.

Ia hanya menyalami Fadli Zon yang berdiri di samping kiri Fahri, kemudian berlanjut menyalami Setya Novanto dan Agus Hermanto yang berdiri di samping kanan Fahri.

Namun, belakangan keduanya tetap bersalaman setelah penyerahan berkas dan foto bersama.

Kompas TV PKS meminta MKD DPR untuk memproses dugaan pelanggaran Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com