Kompas.com - 31/05/2017, 12:24 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com -Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR akan terus melakukan aksi 'walk out' jika Fahri Hamzah memimpin sidang paripurna DPR.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menuturkan, hal itu dilakukan hingga surat Fraksi PKS terkait pergantian Fahri sebagai pimpinan DPR ditindaklanjuti.

"Ya, akan WO juga sampai surat fraksi ditindaklanjuti," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/2017).

(baca: Rapat Paripurna Dipimpin Fahri Hamzah, Fraksi PKS Walk Out)

Hidayat menuturkan, interupsi Sigit Sosiantomo saat paripurna pada Selasa (30/5/2017) kemarin, mengingatkan kepada pimpinan DPR terkait surat fraksi tersebut.

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/2017).
Di samping itu, Fahri juga sudah dipecat dari jenjang keanggotaan partai sehingga dianggap tak memiliki legitimasi untuk mewakili PKS sebagai pimpinan DPR.

"Pertanyaannya adalah beliau memimpin itu mewakili fraksi apa? Kalau beliau tak mewakili fraksi PKS, mewakili apa? Kami PKS tak merasa diwakili karena memang beliau bukan anggota PKS," kata Wakil Ketua MPR RI itu.

Ia menganggap sikap tersebut wajar dilakukan.

"Itu sikap rasional. Misalnya, Anda dalam satu organisasi, wakil Anda sudah dipecat. Apakah Anda masih nyaman dipimpin oleh orang yang bukan dari organisasi Anda?" kata dia.

(baca: Fahri Hamzah: PKS Selow Aja, Jangan Baperan)

Hidayat menegaskan, merujuk aturan yang ada, penempatan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) merupakan kewenangan fraksi.

Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Tata Tertib DPR.

Adapun jika ada langkah hukum yang ditempuh Fahri, maka itu terkait dengan status sebagai anggota Dewan.

(baca: PKS Tolak Angket KPK, Apa Komentar Fahri Hamzah?)

Hal serupa terjadi pada pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin menjadi Setya Novanto.

"Misalnya, saya pimpinan di Banggar, saya itu bisa dipindahkan fraksi kapanpun fraksi menghendaki. Itu lah yang berlaku dan terjadi pada siapa pun," ucap Hidayat.

Sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi PKS walk out atau keluar dari Ruang Sidang Paripurna, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Kejadian tersebut diawali interupsi anggota DPR dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo. Sigit menilai, Fahri yang telah dipecat PKS tak memiliki legitimasi untuk memimpin rapat.

Sementara, anggota Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, yang ditugaskan untuk membacakan pandangan terkait RAPBN hanya menyerahkan pandangannya secara tertulis kepada Pimpinan DPR.

Saat penyerahan pandangan fraksi, Ecky menyalami Pimpinan DPR, sempat tak menyalami Fahri.

Ia hanya menyalami Fadli Zon yang berdiri di samping kiri Fahri, kemudian berlanjut menyalami Setya Novanto dan Agus Hermanto yang berdiri di samping kanan Fahri.

Namun, belakangan keduanya tetap bersalaman setelah penyerahan berkas dan foto bersama.

Kompas TV PKS meminta MKD DPR untuk memproses dugaan pelanggaran Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Nasional
Wali Kota Jaksel Sambangi Lokasi Robohnya Tembok MtsN 19 Pondok Labu

Wali Kota Jaksel Sambangi Lokasi Robohnya Tembok MtsN 19 Pondok Labu

Nasional
Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Nasional
Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Nasional
Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Nasional
Menpora Sebut Audit Akan Diprioritaskan pada Stadion yang Tengah Dipakai

Menpora Sebut Audit Akan Diprioritaskan pada Stadion yang Tengah Dipakai

Nasional
Menpora: Suporter Arema, Persebaya, Persib, Persija Komitmen Perbaiki Ekosistem Sepak Bola Tanah Air

Menpora: Suporter Arema, Persebaya, Persib, Persija Komitmen Perbaiki Ekosistem Sepak Bola Tanah Air

Nasional
Mahfud: Kapolri Akan Umumkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan Malam Ini

Mahfud: Kapolri Akan Umumkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan Malam Ini

Nasional
Respons Atnike Sigiro soal Penunjukkannya Jadi Ketua Komnas HAM oleh DPR Disebut Salahi Aturan

Respons Atnike Sigiro soal Penunjukkannya Jadi Ketua Komnas HAM oleh DPR Disebut Salahi Aturan

Nasional
Hasto Singgung PSI: Sama-sama Dukung Jokowi, tapi Banyak Manuver Rugikan PDI-P

Hasto Singgung PSI: Sama-sama Dukung Jokowi, tapi Banyak Manuver Rugikan PDI-P

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Tegaskan Tak Alergi Kritik dan Saran Demi Tuntaskan Masalah

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Tegaskan Tak Alergi Kritik dan Saran Demi Tuntaskan Masalah

Nasional
UPDATE 6 Oktober 2022: Tambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Totalnya 6.441.123

UPDATE 6 Oktober 2022: Tambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Totalnya 6.441.123

Nasional
Atasi Perubahan Iklim, Putu Supadma Minta Anggota Parlemen Harus Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis HAM

Atasi Perubahan Iklim, Putu Supadma Minta Anggota Parlemen Harus Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis HAM

Nasional
Sejumlah Kader Nasdem Keluar Dinilai karena Banyak Pendukung Ahok dan Anti Anies

Sejumlah Kader Nasdem Keluar Dinilai karena Banyak Pendukung Ahok dan Anti Anies

Nasional
Korban Binomo Harap Hakim Vonis Indra Kenz Minimal Sesuai Tuntutan Jaksa

Korban Binomo Harap Hakim Vonis Indra Kenz Minimal Sesuai Tuntutan Jaksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.