Golkar Targetkan 120 Kursi DPR RI pada Pemilu 2019

Kompas.com - 24/05/2017, 06:16 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat membawakan pidato pada acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (22/5/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat membawakan pidato pada acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (22/5/2017).
|
EditorKrisiandi

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Partai Golkar menargetkan 120 kursi DPR RI untuk Pemilu Legislatif 2019.

Adapun saat ini, Golkar menduduki 91 kursi di DPR RI. Capaian lebih dari 120 kursi pernah diraih Golkar pada Pemilu 1999 dan 2004. Saat itu Golkar dipimpin Akbar Tandjung.

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto berharap target tersebut bisa tercapai dengan menyiapkan strategi baru.

(Baca: Pencapresan Jokowi, Golkar Akan Komunikasi dengan Parpol Pemerintah)

"Makanya perubahan-perubahan kita, harapan kita, bisa buat strategi baru supaya ini bisa mencapai 120, paling enggak 115 saja bisa," ucap Novanto di sela penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (23/5/2017).

Seleksi calon akan dilakukan secara ketat. Novanto menuturkan, calon yang terpilih nantinya harus yang betul-betul berkualitas dan bukan kutu loncat.

"Misal orang tinggal di NTT ditarik ke Kalimantan, komunikasinya susah," ucap Ketua DPR RI itu.

Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) juga akan menyusun strategi sejak jauh-jauh hari untuk memenangkan Pileg.

(Baca: Golkar Buka Peluang Setya Novanto Jadi Cawapres Dampingi Jokowi)

Novanto yang ditunjuk oleh forum Rapimnas sebagai Ketua Bappilu juga akan berkonsultasi dengan Jokowi sebagai capres dari Golkar untuk merumuskan strategi pemenangan Pilpres yang diintegrasikan dengan strategi pemenangan Pileg.

"Kami sudah lakukan evaluasi, semua yang berkait pemenangan juga ada evaluasi organisasi dan kami merumuskan sedini mungkin," tutur Ketua DPR RI itu.

Kompas TV Panglima TNI Baca Puisi tentang Kritik Sosial

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X