Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Kader Pertanyakan Dukungan Golkar untuk Jokowi di Pilpres 2019

Kompas.com - 22/05/2017, 08:02 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan keputusan Partai Golkar untuk mengusung Joko Widodo pada Pilpres 2019 sudah final.

Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar.

Idrus menjawab usulan salah satu kader untuk mengevaluasi dukungan Golkar terhadap Jokowi.

Kader itu mengacu pada hasil survei yang menyebut bahwa dukungan Golkar untuk Jokowi tak menuai hasil apapun. Elektabilitas partai tak juga meninggi meski mendukung Jokowi sejak dini. 

Usulan tersebut sempat mendapat dukungan dari sejumlah kader lain.

(Baca: Luhut: Konsolidasi Tinggal Setahun, Golkar Tak Usah Bicara Aneh-aneh)

"Masalah pencalonan, sekali lagi, bagi kita ini sudah final. Tidak lagi kita bahas itu," ujar Idrus di Balikpapan, Minggu.

Idrus menjelaskan, DPP Partai Golkar telah memutuskan pencalonan Jokowi pada Rapimnas Golkar Juli 2016.

Hal itu didasari sejumlah pertimbangan, yakni pertimbangan ideologis, politik praktis, visi-misi, dan coat-tail effect.

Ia meyakini, pencalonan Jokowi tetap akan berpengaruh terhadap elektabilitas Golkar, berapapun jumlahnya.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan pengaruh pencalonan tersebut, ia justru menginginkan agar sosialisasi pencalonan Jokowi lebih diefektifkan.

"Ada beberapa daerah yang belum kita jelaskan, justru karena kita belum efektif menyosialisasikan pencalonan Jokowi maka tentu dampak terhadap elektabilitas Golkar masih rendah," ucap mantan Anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan itu.

Adapun Rapimnas kedua Golkar di bawah kepemimpinan Novanto ini menurutnya tak lagi untuk membahas pencalonan Jokowi melainkan untuk mematangkan langkah sosialisasi pencalonan Jokowi.

Saat ini, Golkar memiliki tanggungjawab untuk menyukseskan Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Jika sukses, maka akan menjadi modal politik bagi Golkar di 2019 mendatang. Kerja Golkar untuk meraih kesuksesan di 2019 menjadi lebih ringan.

(Baca: Akbar Tanjung Sebut Elektabilitas Golkar Turun Sejak Setya Novanto Jadi Ketum)

"Kalau sukses, kita punya modal politik," ujar Idrus.

Adapun dalam survei yang disampaikan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Rapimnas Golkar, Minggu malam, salah satu poin yang disampaikan adalah terkait positif-negatif Golkar mencalonkan Jokowi di Pilpres 2019.

Kekurangannya, elektabilitas Jokowi tengah menurun. Selain itu, PDI-P cenderung lebih diuntungkan dan mendapatkan efek elektoral Jokowi lebih besar ketimbang partai lain, termasuk Golkar.

"Survei Mei 2017, sebanyak 55 persen menyatakan bahwa PDI-P adalah partai yang paling dekat dengan Jokowi. Hanya 20,5 persen yang menyatakan Golkar," tutur Peneliti LSI Adjie Alfaraby.

Kompas TV Rapimnas Golkar Bahas Bahan Pemenangan Pemilu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com