Kompas.com - 17/05/2017, 16:25 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai langkah untuk mempercepat upaya pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bisa saja dilakukan.

Refly mengatakan, Perppu tentang Perubahan Undang-Undang Ormas bisa diterbitkan selama tidak bertentangan dengan konstitusi, serta kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur undang-undang.

"Perppu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan harus tetap ada perspektif perlindungan akan kebebasan berserikat dan berkumpul," kata Refly Harun saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/5/2017).

Karena itu, menurut Refly, di dalam perppu tersebut harus diatur secara jelas mengenai ketentuan sebuah ormas yang bisa dibubarkan pemerintah, dengan tahapan yang lebih sederhana.

"Boleh membubarkan tapi dengan kondisi tertentu yang diatur di perppu itu. Jadi perppu mengubah sebagian prosedur pembubaran ormas tertentu," kata Refly Harun.

Namun, dia mengingatkan bahwa perppu tersebut tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang untuk membubarkan ormas yang dinilai tidak sejalan dengan keinginan pemerintah.

"Prinsipnya harus ada upaya tidak sewenang-wenang. Kondisinya diatur sedemikian rupa dalam hal mana pemerintah bisa membubarkan ormas. Tanpa harus melakui proses step by step (pada UU Ormas) terlebih dulu," kata dia.

Sebelumnya, upaya pemerintah untuk membubarkan HTI melalui jalur peradilan dianggap membutuhkan waktu panjang.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Kejaksaan Agung menyarankan agar diterbitkan perppu untuk mempercepat upaya pembubaran HTI.

DPR RI akan membahas usulan pemerintah tersebut dalam rapat paripurna pada Kamis  (18/5/2017).

(Baca: Percepat Pembubaran HTI, Pemerintah Pikirkan Opsi Terbitkan Perppu)

Namun, langkah pemerintah itu juga menuai kritik. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menilai langkah pemerintah berpotensi menjadi langkah politik yang otoriter.

Menurut Hamdan, tidak menutup kemungkinan langkah tersebut akan kembali dilakukan oleh pemerintah terhadap organisasi ormas lainnya, tidak hanya HTI.

(Baca: Bubarkan HTI Lewat Perppu, Pemerintah Dinilai Otoriter)

Kompas TV Bubarkan HTI, Pemerintah Tempuh Jalur Hukum
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.