Fadjroel Pertanyakan Pengusutan Dugaan KKN Keluarga Cendana

Kompas.com - 15/05/2017, 06:45 WIB
Fadjroel Rahman KOMPAS.com/SABRINA ASRILFadjroel Rahman
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan aktivis di era Orde Baru, Mochamad Fadjroel Rachman mempertanyakan peradilan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Presiden ke-2 RI Seoharto beserta para kroninya.

Kasus peradilan bagi Soeharto dan kroninya menurutnya tidak berjalan. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi bertajuk "Peran Mahasiswa Dalam Menjaga NKRI" yang menjadi rangkaian kegiatan Refleksi 19 Tahun Reformasi "Melawan Kebangkitan Orde Baru" yang diadakan Persatuan Nasional Aktifis 98 (PENA 98), di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2017).

Fadjroel menilai upaya untuk membawa kasus korupsi yang diduga melibatkan Soeharto dan para kroninya nol besar. Sehingga, menurut dia, perjuangan ini menjadi salah satu yang belum terselesaikan setelah 1998.

"Soal peradilan Soeharto dan kroninya, itu nol besar," kata Fadjroel.

(Baca: Berebut Kartu Mati Politik Cendana?)

Fadjroel menyebut, salah satu penelitian internasional soal transparasi, Soeharto mengumpulkan banyak kekayaan dari negara.

Dia menduga, kekayaan Soeharto yang tidak tersentuh hukum itu telah beralih ke beberapa pengusaha dan konglomerat yang hingga sekarang masih eksis.

"Makanya kalau anda melihat pada hari ini ada konglomerat iti sebenarnya orang-orang lama. Tidak ada perubahan pada wilayah itu. Jadi Ada transformasi nama, akta notaris, nama baru yang megang harta lama," ujar Fadjroel.

(Baca: Melintasi "Rumah Cendana", Kediaman Sang Penguasa Orba...)

Sayangnya, lanjut dia, setelah reformasi, undang-undang dalam pemberantasan korupsi, yang muncul lewat lahirnya KPK membantasi pengusutan kasus korupsi hanya sampai tahun 1999.

"Kita yang dilahirkan adalah Undang-Undang KPK di mana (ada) Undang-Undang (yang) cuma boleh 99 (1999) ke atas. Tidak boleh tahun 99 ke bawah. Karena itu harta Soeharto dan keluarganya tidak tersentuh," ujar Fadjroel.

Dia membandingkan penelitiannya di Filipina, ketika Presiden Ferdinan Marcos tumbang dan kasus korupsinya diusut. Presiden penggantinya Corazon Aquino, menurutnya, bisa menyita harta Marcos dan kroninya yang diduga dari korupsi.

"Hampir setengah hartanya bisa diambil," ujar Fadjroel.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB: Korban Meninggal Akibat Gempa Sulbar Bertambah Jadi 91 Jiwa

BNPB: Korban Meninggal Akibat Gempa Sulbar Bertambah Jadi 91 Jiwa

Nasional
Listyo Sigit Gagas Program 'Polri Presisi', Ini Masukan Kompolnas agar Terwujud

Listyo Sigit Gagas Program "Polri Presisi", Ini Masukan Kompolnas agar Terwujud

Nasional
Jokowi soal Penanganan Pandemi: Bagi yang Komentar Mungkin Mudah, tapi Praktiknya Sulit ...

Jokowi soal Penanganan Pandemi: Bagi yang Komentar Mungkin Mudah, tapi Praktiknya Sulit ...

Nasional
2021 Belum Sebulan, Sudah 185 Bencana Terjadi di Tanah Air

2021 Belum Sebulan, Sudah 185 Bencana Terjadi di Tanah Air

Nasional
MK Terima 132 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020

MK Terima 132 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Mandiri Mungkin Bisa Diberikan asal Merek Beda

Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Mandiri Mungkin Bisa Diberikan asal Merek Beda

Nasional
Jokowi Prediksi Industri Pangan, Farmasi dan Teknologi Akan Bertahan di Masa Pandemi

Jokowi Prediksi Industri Pangan, Farmasi dan Teknologi Akan Bertahan di Masa Pandemi

Nasional
KPUD Diminta Persiapkan Ini untuk Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

KPUD Diminta Persiapkan Ini untuk Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

Nasional
Puan Harap Pelantikan Joe Biden Berdampak pada Stabilitas dan Perdamaian Dunia

Puan Harap Pelantikan Joe Biden Berdampak pada Stabilitas dan Perdamaian Dunia

Nasional
Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Pandemi, Kepala Bappenas: Kita Harus Seperti Mengangkat Dua Sayap Angsa

Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Pandemi, Kepala Bappenas: Kita Harus Seperti Mengangkat Dua Sayap Angsa

Nasional
Muda dan Berprestasi, Indra Rudiansyah Bantu Ciptakan Vaksin Oxford untuk Hadapi Pandemi

Muda dan Berprestasi, Indra Rudiansyah Bantu Ciptakan Vaksin Oxford untuk Hadapi Pandemi

Nasional
Wakil Ketua DPR Harap Komjen Listyo Sigit Bawa Polri Makin Maju dan Profesional

Wakil Ketua DPR Harap Komjen Listyo Sigit Bawa Polri Makin Maju dan Profesional

Nasional
Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri yang Semakin Menguat

Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri yang Semakin Menguat

Nasional
Menparekraf Sandiaga Uno Temui Pimpinan KPK, Bahas Kerja Sama Pengelolaan Anggaran

Menparekraf Sandiaga Uno Temui Pimpinan KPK, Bahas Kerja Sama Pengelolaan Anggaran

Nasional
Anggota Komisi I Harap Pemerintahan Joe Biden Bisa Jadi Mitra Penting Indonesia Perangi Pandemi Covid-19

Anggota Komisi I Harap Pemerintahan Joe Biden Bisa Jadi Mitra Penting Indonesia Perangi Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X