Rencana Pembubaran HTI dan Peringatan untuk Pemerintah...

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berpendapat, permohonan pemerintah membubarkan HTI merupakan persoalan sensitif.

Sebab, walaupun umat Islam di Indonesia belum tentu sepaham dengan pandangan keagamaan HTI, organisasi tersebut selama ini dihormati dan diakui kiprah serta dakwahnya.

"Di kalangan umat Islam akan timbul kesan yang semakin kuat bahwa pemerintah tidak bersahabat dengan gerakan Islam," ujar Yusril melalui siaran persnya, Senin.

(Baca: HTI Dibubarkan, Timbul Kesan Pemerintah Tak Bersahabat dengan Gerakan Islam)

Lebih-lebih, permohonan pembubaran itu tidak didahului langkah persuasif. Langkah persuasif yang dimaksud, yakni dengan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali ke HTI.

Jika langkah persuasif sudah dilakukan dan tidak membuahkan hasil, baru mengajukan permohonan ke pengadilan.

"Langkah hukum itu pun benar-benar harus didasarkan atas kajian yang mendalam dengan alat bukti yang kokoh. Sebab jika tidak, Permohonan pembubaran yang diajukan oleh jaksa atas permintaan Menkumham bisa dikalahkan di pengadilan, oleh para pengacara HTI," ujar Yusril.

(Baca: Kata Yusril, Pemerintah Bisa Kalah dengan HTI di Pengadilan)

Peringatan Yusril ini sejalan dengan pernyataan Juru Bicara HTI Ismail Yusanto. Ia mengaku, tidak pernah mendapatkan surat peringatan dari pemerintah.

"Sebelumnya, tidak ada surat peringatan dari pemerintah. Surat peringatan apa? Lha wong kami enggak punya salah kok. Makanya aneh," ujar Ismail saat ditemui di kantornya di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Senin.

Penulis, Denny Siregar, juga meyakini akan ada perlawanan kepada pemerintah setelah pengumuman permohonan pembubaran HTI itu.

"Pemerintah (akan) dianggap melawan Islam. Itu yang akan mereka bangun, persepsi seperti itu," ujar Denny.

Namun, seharusnya hal itu bisa dimanfaatkan pemerintah dengan mulai membangun pemahaman soal bagaimana Islam yang sebenarnya. Sekaligus menjelaskan bahwa HTI memang tidak sesuai dengan Pancasila.

Salah satu caranya adalah dengan menggandeng ormas Islam yang berwawasan nusantara untuk membentengi dari perlawanan kelompok radikal.

"Bangun persepsi di masyarakat bahwa Islam itu bukan milik HTI dan segala macam. Tapi NU, GP Ansor dan Banser. Inilah Islamnya nusantara kita, Islam budayanya kita," ujar Denny.

Wakil Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Hasanudin Ali mengatakan, selain berpotensi melakukan perlawanan, HTI juga berpotensi berganti jubah jika resmi dibubarkan oleh pengadilan.

Namun, Hasanudin meminta pemerintah dan masyarakat tak khawatir. GP Ansor berkomitmen terus memerangi organisasi anti-Pancasila.

"GP Ansor dan NU selalu berkomitmen dan selalu berada di garis Pancasila. Kalau lihat sejarah dari 1945 sampai sekarang, NU tidak pernah bergeser," ujar Hasanudin.

"Kalau HTI dibubarkan, muncul HTI 2, bikin organisasi baru, ya kita sikat lagi. Enggak perlu lagi nunggu yang lain-lain," kata dia.