Kompas.com - 06/05/2017, 07:55 WIB
Suasana rapat paripurna pengambilan keputusan atas usulan hak angket yang ditujukan Komisi III DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (28/4/2017). Usulan hak angket tersebut disetujui dalam paripurna tersebut, meski sejumlah fraksi menolaknya. KOMPAS.com / DANI PRABOWOSuasana rapat paripurna pengambilan keputusan atas usulan hak angket yang ditujukan Komisi III DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (28/4/2017). Usulan hak angket tersebut disetujui dalam paripurna tersebut, meski sejumlah fraksi menolaknya.
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang menilai hak angket DPR RI kini seperti mainan. Menurut Sebastian, DPR sudah beberapa kali menggunakan hak angket itu selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sebastian menuturkan, pada 2015, panitia khusus hak angket DPR tentang Pelindo memutuskan merekomendasikan Presiden Jokowi agar memecat Menteri BUMN Rini Soemarno. Pansus menilai Rini melakukan pembiaran pelanggaran Undang-Undang yang terjadi di Pelindo II.

Sekitar Februari 2017, wacana penggunaan hak angket juga digulirkan DPR terkait dugaan penyadapan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Wacana pengunaan hak angket digulirkan Fraksi Demokrat di DPR untuk menyikapi fakta persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Hak angket adalah hak yang dimiliki anggota dewan untuk melakukan penyelidikan. Hak ini diusulkan oleh paling sedikit 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Hak angket juga harus disetujui lebih dari 50 plus satu anggota DPR dalam rapat paripurna.

Saat ini, DPR kembali menggulirkan hak angket untuk membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani, mantan anggota Komisi II DPR yang kini menjadi tersangka karena memberi keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

"Angket ini seringkali dijadikan mainan. Kalau membaca polanya, hak angket diadakan sekadar untuk mainan politik saja," kata Sebastian, dalam sebuah diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2017).

(baca: Hak Angket KPK, Ujian bagi Konsistensi Partai... )

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meskipun kerap digunakan, namun hak angket yang digunakan DPR sering tidak mencapai tujuan. Contohnya hak angket yang digunakan terhadap Rini, meski DPR sudah merekomendasikan pencopotan, tapi hingga kini Rini masih menjabat sebagai menteri BUMN.

Kemudian, hak angket yang digulirkan Fraksi Demokrat di DPR untuk menyikapi fakta persidangan kasus Ahok juga tidak ada kelanjutannya.

Menurut Sebastian, kini tujuan digulirkannya hak angket seperti hanya untuk meningkatkan posisi tawar atau menekan secara politik.

"Ketika tawar menawar disepakati, hak angket hilang dengan sendirinya," kata Sebastian.

(baca: Kalau Tak Didukung Semua Fraksi, untuk Apa Hak Angket KPK Diteruskan?)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Nasional
Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Nasional
Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Nasional
Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Nasional
Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Nasional
Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan 'Bermain' Tambang di Papua

Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan "Bermain" Tambang di Papua

Nasional
KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Nasional
ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Nasional
Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.