Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hak Angket KPK, Ujian bagi Konsistensi Partai...

Kompas.com - 06/05/2017, 06:06 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR telah menyetujui usulan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rapat paripurna 28 April 2017 lalu. Usai ketok palu persidangan, sejumlah partai politik ramai-ramai "balik badan".

Setidaknya, enam fraksi menyatakan penolakan terhadap usulan hak angket tersebut. Enam fraksi tersebut adalah Gerindra, PKB, Demokrat, PPP, PKS, dan PAN. Sedangkan fraksi yang tegas mendukung adalah Fraksi Partai Hanura dan Nasdem.

"Fraksi Hanura masih tetap konsisten untuk mendukung hak angket," kata Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR, Dadang Rusdiana saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (5/5/2017).

Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai wajar penggunaan hak angket tersebut. Ia menganggap hak angket merupakan hak yang melekat pada DPR sehingga wajar bila sekali waktu digunakan.

Menurut Surya Paloh, dalam hal ini, DPR hanya menjalankan tugas seperti biasanya untuk mengawasi kinerja lembaga lain.

"Saya bisa memahami itu. Dan saya menyatakan ketika ditanyakan, saya bilang, 'Silakan jalankan hak kalian dalam fraksi di DPR'," ujar Paloh saat ditemui di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasdem, Cikini, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Enam fraksi menolak

Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi salah satu fraksi yang lantang menolak usulan tersebut. Penolakan tersebut bahkan berkali-kali disampaikan, baik oleh pimpinan partai maupun pimpinan fraksi.

"DPP PAN secara resmi memang menolak hak angket dan ada satu nama yang menandatangani pengusul itu, fraksi dan partai meminta untuk dicabut," ucap Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto.

Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan partainya tidak akan mendukung hak angket tersebut. Ditegaskan kembali melalui fraksi, PKB juga tak akan mengirimkan perwakilannya ke pansus hak angket.

"Sikap kami kan sudah jelas, tidak mau dilaksanakan angket," tutur Muhaimin.

PKS bahkan turut mengirimkan surat keberatan kepada pimpinan DPR atas proses persetujuan hak angket itu.

"Fraksi PKS saya tegaskan kembali tidak akan mengirim anggota dalam Panitia Angket," ucap Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini.

Hal serupa dilakukan Fraksi Partai Gerindra. Juru Bicara Fraksi Gerindra untuk Hak Angket, Sodik Mudjahid menuturkan, pimpinan fraksi sudah sejak Selasa (2/5/2017) menegaskan penolakan tersebut dan tak akan mengirimkan wakil ke pansus.

"Pimpinan fraksi tadi siang menegaskan tidak akan kriim wakil ke pansus," ujar Sodik, Selasa.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com