Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yorrys Raweyai: Kalau Main Pecat, Gimana Partai Bisa Maju?

Kompas.com - 27/04/2017, 14:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai menuturkan, Golkar bisa kembali terjerat dalam konflik internal jika elite dengan mudah memecat kadernya. 

Yorrys sebelumnya melontarkan pernyataan yang menyebut bila Ketua Umum Golkar Setya Novanto hampir pasti menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Ia pun terancam dijatuhi sanksi disiplin hingga pemecatan sebagai kader.

"Pemecatan tidak semudah itu. Partai kan bagaimana dia harus melakukan mass-forming, menggalang orang sebanyak-banyaknya untuk masuk ke partai," kata Yorrys saat dihubungi, Kamis (27/4/2017).

(Baca: Sekretaris Fraksi Golkar Harap Yorrys Tak Sampai Dipecat)

"Kalau main pecat-pecat gimana partai bisa maju? Ini bukan korporasi," ujar dia.

Menurut Yorrys, ada mekanisme formal yang cukup panjang untuk memecat seorang kader, yakni harus dikaji melalui Peraturan Organisasi (PO), tata kerja, sanksi, termasuk siapa pelaksana sanksi tersebut.

Ancaman pemecatan, kata Yorrys, tak hanya muncul terhadap dirinya sudah pernah terjadi sebelumnya terhadap kader-kader yang dianggap berseberangan dengan sikap partai. Namun, ancaman itu tak pernah jadi kenyataan.

"Wibawa partai mau apa kalau mereka sudah ekspos terus enggak dilaksanakan? Sekarang cuma ngomong, ancam-ancam lama-lama kan orang jadi enggak perccaya kredibilitas partai," tutur Yorrys.

"Mulai Fadel Muhammad, Aburizal Bakrie, Titiek Soeharto, Erwin Aksa, sekarang saya," sambung dia.

Pernyataan yang diungkapkan Yorrys ke publik merupakan pernyataan pribadi dan keresahan seorang kader Partai Golkar.

Menurut Yorrys, kader yang sependapat dengannya relatif banyak, namun tak bersuara.

Yorrys berpendapat, akar permasalahan adalah rekonsiliasi pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar Mei 2016 lalu yang masih belum tuntas.

(Baca: Golkar Ancam Sanksi Yorrys karena Sebut Novanto Akan jadi Tersangka)

Sehingga, akumulasi kekecewaan kader dan perbedaan makin menajam. Klimaksnya adalah saat ini dimana ada momentum yang dianggap tepat.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas PJ Kepala Daerah

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas PJ Kepala Daerah

Nasional
Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema 'Student Loan' Imbas UKT Mahal

Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema "Student Loan" Imbas UKT Mahal

Nasional
Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Nasional
Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com