Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yorrys Raweyai: Kalau Main Pecat, Gimana Partai Bisa Maju?

Kompas.com - 27/04/2017, 14:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai menuturkan, Golkar bisa kembali terjerat dalam konflik internal jika elite dengan mudah memecat kadernya. 

Yorrys sebelumnya melontarkan pernyataan yang menyebut bila Ketua Umum Golkar Setya Novanto hampir pasti menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Ia pun terancam dijatuhi sanksi disiplin hingga pemecatan sebagai kader.

"Pemecatan tidak semudah itu. Partai kan bagaimana dia harus melakukan mass-forming, menggalang orang sebanyak-banyaknya untuk masuk ke partai," kata Yorrys saat dihubungi, Kamis (27/4/2017).

(Baca: Sekretaris Fraksi Golkar Harap Yorrys Tak Sampai Dipecat)

"Kalau main pecat-pecat gimana partai bisa maju? Ini bukan korporasi," ujar dia.

Menurut Yorrys, ada mekanisme formal yang cukup panjang untuk memecat seorang kader, yakni harus dikaji melalui Peraturan Organisasi (PO), tata kerja, sanksi, termasuk siapa pelaksana sanksi tersebut.

Ancaman pemecatan, kata Yorrys, tak hanya muncul terhadap dirinya sudah pernah terjadi sebelumnya terhadap kader-kader yang dianggap berseberangan dengan sikap partai. Namun, ancaman itu tak pernah jadi kenyataan.

"Wibawa partai mau apa kalau mereka sudah ekspos terus enggak dilaksanakan? Sekarang cuma ngomong, ancam-ancam lama-lama kan orang jadi enggak perccaya kredibilitas partai," tutur Yorrys.

"Mulai Fadel Muhammad, Aburizal Bakrie, Titiek Soeharto, Erwin Aksa, sekarang saya," sambung dia.

Pernyataan yang diungkapkan Yorrys ke publik merupakan pernyataan pribadi dan keresahan seorang kader Partai Golkar.

Menurut Yorrys, kader yang sependapat dengannya relatif banyak, namun tak bersuara.

Yorrys berpendapat, akar permasalahan adalah rekonsiliasi pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar Mei 2016 lalu yang masih belum tuntas.

(Baca: Golkar Ancam Sanksi Yorrys karena Sebut Novanto Akan jadi Tersangka)

Sehingga, akumulasi kekecewaan kader dan perbedaan makin menajam. Klimaksnya adalah saat ini dimana ada momentum yang dianggap tepat.

"Momentum ini kan momentum hukum yang dalam doktrin Golkar yang baru, mempelopori dalam rangka pemberantasan korupsi berada di garda terdepan, terus kita mau membela?" kata Yorrys.

"Partai ini sekarang sudah di ambang batas menjadi public enemy, bagaimana mau bicara 2018? Bagaimana bicara 2019? Bagaimana komitmen mengusung Jokowi?" sambung dia.

(Baca: Yorrys Raweyai: Setya Novanto Hampir Pasti Jadi Tersangka e-KTP)

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham sebelumnya menegaskan partainya tak segan memecat kader yang kerap mengambil langkah bertentangan dengan kebijakan partai.

Hal itu disampaikan Idrus seusai mengikuti rapat pengambilan keputusan strategis yang dihadiri seluruh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar seluruh Indonesia di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Idrus mengungkapkan, salah satu isi pembahasan rapat mengenai pernyataan Yorrys Raweyai soal Setya Novanto yang hampir pasti menjadi tersangka kasus e-KTP.

Kompas TV Seperti apa langkah ke depan pasca ketua umum partainya ditetapkan sebagai tersangka kasus megakorupsi E-KTP?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Nasional
Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta 'Reimburse' Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta "Reimburse" Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Nasional
KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

Nasional
Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Nasional
Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Nasional
Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com