Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RUU Pemilu Molor, KPU Kerja Keras

Kompas.com - 25/04/2017, 16:49 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan bekerja keras untuk mempersiapkan Pemilu Serentak 2019.

Pasalnya, pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) molor dari yang dijadwalkan, 28 April 2017.

"Kalau semakin molor, tentu kami untuk mempersiapkan makin molor," kata Ketua KPU Arief Budiman, di sela rapat bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017).

"KPU tentu harus siap dengan kondisi apapun tapi semakin mepet KPU tentu harus bekerja semakin keras," lanjut dia.

Target RUU Pemilu telah beberapa kali mundur.

Arief menyebutkan, awalnya pembahasan ditargetkan selesai akhir tahun 2016.

Kemudian mundur menjadi Februari 2017, April 2017, hingga Mei 2017.

(Baca: Pemerintah Harap RUU Pemilu Rampung pada Masa Sidang Mei 2017)

Ia menegaskan, KPU juga masih harus menyelesaikan Peraturan KPU (PKPU) sebagai turunan dari undang-undang.

PKPU tersebut juga harus disosialisasikan kepada penyelenggara pemilu dan peserta pemilu.

Dengan mundurnya penyelesaian RUU Pemilu, tahapan pemilu kemungkinan tak bisa dimulai  pada Juni 2017.

"Sebetulnya kalau Pemilu April, mestinya Mei-Juni sudah mulai tahapannya. Tapi kalau ini baru selesai Mei, enggak mungkin," kata dia.

Arief belum dapat memastikan kapan tahapan dapat dimulai.

Sekurang-kurangnya, kata dia, tahapan dimulai tiga bulan setelah RUU Pemilu ditetapkan karena diperlukan sejumlah persiapan.

Persiapan itu di antaranya penyusunan anggaran dengan menggunakan regulasi baru.

"Idealnya lima bulan. Kalau itu ya kami pangkas jadi tiga bulan. Dari keejaan lima bulan kami pangkas jadi tiga bulan ya kerjanya harus ekstra cepat, keras," ujar Arief.

(Baca: Politisi Golkar: RUU Pemilu akan Permudah Perempuan Terjun ke Politik)

RUU Pemilu yang ditargetkan rampung 28 April 2017 akan diperpanjang hingga masa sidang berikutnya.

Adapun masa sidang DPR akan berakhir pada 28 April 2017.

Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria mengatakan, pembahasan ditargetkan selesai akhir Mei 2017.

"Dua minggu pada masa sidang berikutnya kami yakin selesai," ujar Riza.

Kompas TV Berdasarkan musyawarah mufakat dan hasil yang bulat, Arief Budiman dipilih menjadi Ketua KPU periode 2017-2022.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com