Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akui Dekat dengan Jokowi, Saldi Isra Janji Tetap Independen

Kompas.com - 11/04/2017, 16:21 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengakui, dekat dengan Presiden Joko Widodo.

"Banyak orang mengatakan, saya dekat dengan Presiden Jokowi dan saya kira tidak keliru," ujar Saldi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Namun, Saldi menegaskan, dirinya tetap akan mempertahankan independensi sebagai Hakim MK.

"Tapi saya tetap mempertahankan independensi. Ya, Anda bisa baca tulisan-tulisan saya, pada umumnya itu kritis kepada pemerintah," ujar Saldi.

(baca: Jadi Hakim MK, Saldi Isra Diingatkan JK Ubah Kebiasaan sebagai Pakar)

Selama ini, Saldi merasa mampu mempertahankan independensi dirinya. Sebab, meskipun sering dimintai pendapatnya soal hukum, pendapat itu dilandaskan pada dasar hukum obyektif.

Saldi tak pernah memberikan pendapat hukum demi kepentingan kelompok tertentu, termasuk pemerintah.

"Kalau pemerintah dan instansi manapun memerlukan pendapat saya selama ini dan saya selalu berusaha memberikan sesuai dengan keilmuan saya tanpa merusak independensi yang sudah saya bangun sejak lama," ujar Saldi.

(baca: Saldi Isra: 2019 akan Menjadi Periode yang Krusial)

Saldi sekaligus ingin meluruskan kabar bahwa dirinya tidak pernah menjadi penasihat hukum pemerintah.

"Itu informasi yang keliru. Saya tidak pernah menjadi penasihat hukum pemerintah. Ya, orang sebagai profesor hukum tata negara kalau ada yang minta pendapat ya kita berikan," ujar Saldi.

Kompas TV Sosok Saldi Isra yang Gantikan Patrialis Akbar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com