Politisi PKS Dideportasi Turki hingga Pertemuan di Rumah Prabowo, Ini Berita Nasional Terpopuler Kemarin

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah isu nasional diberitakan Kompas.com sepanjang Selasa (9/4/2017). Isu terhangat yang banyak diikuti pembaca adalah soal dideportasinya salah satu politisi PKS oleh otoritas Turki.

Isu lain yang menjadi populer adalah soal pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi, sidang kasus korupsi e-KTP, hingga tewasnya enam terduga teroris.

Berikut ringkasan berita nasional pada Senin kemarin, yang mungkin belum Anda baca:

1. Politisi PKS dideportasi Turki

Otoritas Turki mendeportasi dua orang warga negara Indonesia pada Sabtu (8/4/2017), karena memasuki perbatasan Suriah.

Salah satunya adalah Muhammad Nadir Umar, anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari Fraksi PKS.

Menurut Polri, hasil pemeriksaan yang dilakukan pihaknya menunjukkan bahwa keduanya tidak ada indikasi keterikatan dengan teroris.

Nadir kemudian dipulangkan ke Indonesia pada Senin kemarin.

Presiden PKS Sohibul Iman meminta seluruh pihak untuk menahan diri dan tak berspekulasi terlalu jauh terhadap kasus deportasi kadernya itu.

"Karena penangkapannya oleh Densus (Detasemen Khusus Antiteror 88 Polri) mungkin banyak yang mengaitkan kasus ini dengan tindak kekerasan," kata Sohibul melalui pesan singkat, Minggu (9/4/2017).

"Kami mohon semua pihak menahan diri agar tak berspekulasi terlalu jauh dan berharap polisi dapat memberi penjelasan secepatnya," ujar dia.

2. Saldi Isra jadi Hakim MK

Presiden Joko Widodo memilih Saldi Isra menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Patrialis Akbar, yang tersangkut kasus korupsi.

Rencananya, Presiden Jokowi akan melantik Saldi pada Selasa ini.

Sebelumnya, Pansel mengajukan tiga nama hasil seleksi kepada Presiden. Dalam daftar nama, Saldi berada di peringkat pertama.

Presiden menilai, Saldi memiliki rekam jejak yang baik dan kapasitas sebagai penjaga konstitusi.

Berikut berita soal pemilihan hakim MK tersebut:

- Ini Alasan Jokowi Pilih Saldi Isra sebagai Pengganti Patrialis Akbar
- Hamdan Zoelva Menilai Keputusan Jokowi Pilih Saldi Isra Sudah Tepat

3. Pertemuan para tokoh di rumah Prabowo

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh di kediamannya, Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Senin (10/4/2017) malam.

Menurut Prabowo, pertemuan mendiskusikan berbagai persoalan yang tengah terjadi. Melalui pertemuan ini, diharapkan muncul pemikiran-pemikiran yang jernih.

"Kita membangun komitment bahwa Bhineka Tunggal Ika itu harga mati, NKRI harga mati, tidak ada dari kita ingin atau terpikirkan tentang sektarianisme atau memecah belah bangsa yang tidak sesuai dengan falsafah UUD '45, Pancasila, dan sebagainya," kata Prabowo.

Selengkapnya bisa baca dalam berita "Prabowo: Tidak Ada Dari Kita Terpikirkan Sektarianisme"

4. Enam terduga teroris tewas

Pemerintah membela langkah aparat dalam penanganan sekelompok terduga teroris di Tuban, Jawa Timur. Enam terduga teroris tewas tertembak.

Komnas HAM mengkritik peristiwa tersebut. Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution menganggap, kebijakan pemerintah lewat penegak hukum dalam penanggulangan terorisme di Indonesia sudah menyimpang.

"Densus 88 Polri cenderung menerapkan konsep strategi 'perang' dengan cara pembunuhan dan pembantaian terhadap terduga teroris, bukan preventif," kata dia.

Kritikan Komnas HAM selengkapnya bisa dibaca di berita "Polisi Tembak Mati 6 Terduga Teroris, Komnas HAM Bertanya "Berapa Nyawa Lagi?"

Sebaliknya, pemerintah menganggap tidak ada yang salah dalam kerja aparat.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius membela kinerja polisi.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, keenam terduga teroris tersebut seluruhnya bersenjata. Oleh sebab itu, posisi polisi yang melakukan penyergapan juga terancam nyawanya.

(baca: Kata Kepala BNPT, Polisi Bakal Tewas jika Tak Tembak 6 Terduga Teroris)

Adapun Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan, polisi sudah bertindak benar.

Wiranto mengatakan, polisi melepaskan tembakan demi membela diri. (baca: 6 Terduga Teroris Tewas, Wiranto Nilai Tak Ada Pelanggaran Polisi)

"Itu mereka dalam situasi membela diri dan mengamankan suatu hal yang bisa menimbulkan banyak korban," ujar Wiranto.

"Kalau mereka menembak polisi, apa (polisi) tidak menembak mereka juga?" lanjut dia.

5. Fakta kasus e-KTP

Sejumlah fakta baru terungkap dalam sidang kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor kemarin, yang menghadirkan sejumlah saksi.

Saksi mengungkap adanya pertemuan 'tim Fatmawati' serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi membahas e-KTP.

Ada pula saksi yang mengakui ada bagi-bagi uang oleh pejabat Kemendagri. Terungkap pula soal penggelembungan harga dalam proyek e-KTP.  

Berikut berita terkait perkembangan kasus e-KTP:

- Saksi Ungkap Pertemuan Tim Fatmawati, Kemendagri dan BPPT Bahas E-KTP
- Anggota Tim Teknis Proyek E-KTP Akui Ada Bagi-bagi Uang
- Pemenang Lelang Proyek E-KTP Pesan Barang Sebelum Teken Kontrak
- Jaksa Ungkap Penggelembungan Harga Barang dalam Pengadaan e-KTP
- Kasus E-KTP, KPK Cegah Dua Orang dari Pihak Swasta ke Luar Negeri