Anggota DPRD Fraksi PKS Dideportasi karena Masuk Perbatasan Turki-Suriah

Kompas.com - 09/04/2017, 18:25 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto. KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto.
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Turki mendeportasi dua orang warga negara Indonesia pada Sabtu (8/4/2017) kemarin karena memasuki perbatasan Suriah. Seorang di antaranya berstatus anggota legislatif daerah dan seorang lainnya bekerja di sektor swasta.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rikwanto menjelaskan, WNI pertama bernama Muhammad Nadir Umar, anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari Partai Keadilan Sejahtara (PKS).

"Dia dideportasi di Bandara Juanda, Sidoarjo," ujar Rikwanto melalui pesan singkat, Minggu (9/4/2017).

Sementara WNI kedua bernama Budi Mastur, berstatus usaha swasta dan aktif di LSM Forum Dakwah Nusantara. Budi diketahui dideportasi melalui Bandara Husein Sastra Negara Bandung.

Baca: Densus 88 Tangkap Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Fraksi PKS

Kronologis

Berdasarkan hasil interogasi, keduanya bersama-sama berangkat ke Istanbul, Turki, pada 31 Maret 2017. Mereka menempuh rute Bandung, Surabaya-Kuala Lumpur-Istanbul. Keduanya sampai di Istanbul pada tanggal 1 April 2017.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di sana, mereka mengunjungi tempat pengungsian warga Palestina di Istanbul untuk menyalurkan bantuan.

"Rencana dana yang akan disalurkan, sebesar USD 20.000," ujar Rikwanto.

Keduanya juga menyalurkan bantuan uang ke pengungsi Palestina di Lebanon. Pada 2 April 2017, keduanya berangkat ke Gazianteb Turki.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Nasional
UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Nasional
Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Nasional
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Nasional
Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Nasional
Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Nasional
Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Nasional
Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Nasional
Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X