Wapres Anggap Kisruh DPD Memalukan

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyesalkan kekacauan yang terjadi dalam proses pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, Senin (4/4/2017) malam.

Pasalnya, bukan kali ini saja DPD disorot terkait persoalan yang sama.

“Dan itu terus terang memalukan kita, baik dalam negeri, khususnya luar negeri,” kata Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Kalla mengaku, mendapat pertanyaan dari sejumlah kalangan terkait sistem demokrasi yang tengah berjalan di Tanah Air.

(baca: Keluarkan Maklumat, GKR Hemas Anggap Pimpinan DPD Baru Tidak Sah)

Selama ini, banyak negara memuji keberhasilan Indonesia dalam menjalankan sistem tersebut.

Namun, lanjut Wapres, drama yang dipertontonkan DPD semalam, justru memberikan pandangan sebaliknya bagi masyarakat internasional terhadap Indonesia.

“Tentu kita malu melihat itu. Jadi saya harap bahwa hal ini dapat diselesaikan sendiri-sendiri,” kata dia.

(baca: Bagi Oesman Sapta, Proses Pemilihan Ketua DPD Sah)

Rapat yang berlangsung sekitar 12 jam itu diwarnai sejumlah kericuhan, bahkan kekerasan. Kericuhan sudah terjadi sebelum rapat paripurna dibuka.

Akhirnya, rapat paripurna memutuskan Oesman Sapta sebagai Ketua DPD, serta Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai Wakil Ketua DPD.

Namun, GKR Hemas menganggap tidak sah Pimpinan DPD yang terpilih tersebut. Ia merasa masih menjadi pimpinan DPD yang sah.

(baca: "Perilaku DPD Persis seperti Kanak-kanak")

Alasannya, Oesman, Nono dan Darmayanti dipilih dengan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017.

Kedua tata tertib itu menetapkan masa jabatan Pimpinan DPD selama 2,5 tahun. Sementara Tatib tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Setelah dibatalkan, maka masa Pimpinan DPD kembali menjadi lima tahun.

Hingga Selasa pukul 15.50 WIB, belum jelas agenda pelantikan ketiga pimpinan baru DPD.