Kompas.com - 04/04/2017, 12:09 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), GKR Hemas, menganggap tidak sah Pimpinan DPD yang terpilih melalui Sidang Paripurna pada Selasa (4/4/2017) dini hari.

Sebab, Pimpinan DPD hasil pemilihan tersebut, yakni Oesman Sapta Odang sebagai ketua dan Nono Sampono serta Darmayanti Lubis selaku wakil ketua, dipilih dengan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017.

Kedua tata tertib itu menetapkan masa jabatan Pimpinan DPD selama 2,5 tahun. Sementara Tatib tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

(baca: Siti Zuhro: Untuk Apa Kita Punya DPD?)

Setelah dibatalkan, maka masa Pimpinan DPD kembali menjadi lima tahun.

Hemas yang merasa masih pimpinan DPD yang sah, mengeluarkan Maklumat DPD agar mematuhi putusan MA tersebut dan tidak menggubris hasil pemilihan Pimpinan DPD dini hari tadi.

"Polemik tentang masa jabatan Pimpinan DPD RI yang menguras energi kita selama dua tahun terakhir sudah selesai dengan keluarnya putusan MA. Oleh karenanya, semua anggota harus tunduk, tak terkecuali semua seluruh anggota DPD RI," ujar Hemas saat konferensi pers, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

(baca: Hanura Anggap Tak Masalah Oesman Sapta Rangkap 3 Jabatan)

Hemas mengatakan, sendainya MA memutuskan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017 tetap berlaku, ia mengaku, akan mematuhi putusan tersebut meski harus merelakan posisi Wakil Ketua yang dijabatnya.

Apalagi, melalui Sidang Paripurna pada 3 April 2017, Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017 telah dicabut.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekam Jejak Achmad Marzuki dan Andi Chandra, Penjabat Kepala Daerah Berlatar Belakang Militer

Rekam Jejak Achmad Marzuki dan Andi Chandra, Penjabat Kepala Daerah Berlatar Belakang Militer

Nasional
Tiba di Madinah, Wapres Ma'ruf Amin Disambut Pasukan Kehormatan Arab Saudi

Tiba di Madinah, Wapres Ma'ruf Amin Disambut Pasukan Kehormatan Arab Saudi

Nasional
Usai Rapimnas, Gerindra Bakal Buat Forum Bahas Cawapres Prabowo

Usai Rapimnas, Gerindra Bakal Buat Forum Bahas Cawapres Prabowo

Nasional
Pimpinan DPR: Pembahasan Revisi UU ITE Tunggu Komisi I Selesaikan RUU PDP

Pimpinan DPR: Pembahasan Revisi UU ITE Tunggu Komisi I Selesaikan RUU PDP

Nasional
Gelar Raker Siang Ini, Komisi III Belum Tahu Soal Draf RKUHP yang Hendak Diserahkan Pemerintah

Gelar Raker Siang Ini, Komisi III Belum Tahu Soal Draf RKUHP yang Hendak Diserahkan Pemerintah

Nasional
Baru Sehari Level 2, Jabodetabek Kini Jadi PPKM Level 1

Baru Sehari Level 2, Jabodetabek Kini Jadi PPKM Level 1

Nasional
Bukan 149 Orang, Kemenlu Klarifikasi Jumlah Buruh Migran Meninggal di Sabah Capai 25 Orang

Bukan 149 Orang, Kemenlu Klarifikasi Jumlah Buruh Migran Meninggal di Sabah Capai 25 Orang

Nasional
Usai Dilantik jadi Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki Dapat 5 PR Ini dari Mendagri

Usai Dilantik jadi Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki Dapat 5 PR Ini dari Mendagri

Nasional
43 Kilogram Kokain di Perairan Anambas, Polri Duga Sengaja Dibuang untuk Diambil Penjemput

43 Kilogram Kokain di Perairan Anambas, Polri Duga Sengaja Dibuang untuk Diambil Penjemput

Nasional
Profil Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Pernah Emban Jabatan Strategis TNI AD

Profil Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Pernah Emban Jabatan Strategis TNI AD

Nasional
Kemenlu Masih Tunggu Laporan KBMB Soal Penyebab 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Sabah

Kemenlu Masih Tunggu Laporan KBMB Soal Penyebab 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Sabah

Nasional
Duduk Perkara Dugaan Penyelewengan Dana Sumbangan ACT Berujung Pencabutan Izin

Duduk Perkara Dugaan Penyelewengan Dana Sumbangan ACT Berujung Pencabutan Izin

Nasional
KSP Sebut Proyek Jalan Trans Papua Tak Akan Rampas Hak Masyarakat Adat

KSP Sebut Proyek Jalan Trans Papua Tak Akan Rampas Hak Masyarakat Adat

Nasional
Bareskrim Telusuri Pemilik 43 Paket Kokain Misterius di Anambas Kepri

Bareskrim Telusuri Pemilik 43 Paket Kokain Misterius di Anambas Kepri

Nasional
Parpol Perlu Segera Bentuk Koalisi, jika Tak Mau Dicap Hanya Jadi EO

Parpol Perlu Segera Bentuk Koalisi, jika Tak Mau Dicap Hanya Jadi EO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.