"Perilaku DPD Persis seperti Kanak-kanak"

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Anggota Komisi Konstitusi MPR, Tjipta Lesmana, mengatakan, ucapan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada 2001 lalu, mengingatkan pada apa yang terjadi di Ruang Sidang Paripurna DPD, pada Senin (3/4/2017) kemarin.

Gus Dur pernah menyebut wakil rakyat kerap bertingkah seperti kanak-kanak.

Bagi Tjipta, yang dipertontonkan para anggota DPD kemarin, bukti dari pernyataan Gus Dur.

Pada rapat paripurna pemilihan Ketua DPD kemarin, terjadi kericuhan hingga insiden anggota DPD yang ditarik dari podium dan berujung pada pelaporan ke polisi.

"Ucapan Gus Dur itu 1.000 persen benar. Memang perilaku DPD persis seperti kanak-kanak wakil rakyat itu. Persis, dia enggak mengerti hukum," kata Tjipta, saat dihubungi, Selasa (4/3/2017).

(Baca: Drama DPD "Ribut" Urusan Kursi Pimpinan...)

Pakar komunikasi politik itu, mengatakan, praktik yang dilakukan DPD menunjukkan adanya pengabaian hukum dan perlawanan terhadap putusan Mahkamah Agung (MA).

Sebelum rapat paripurna dilaksanakan, MA telah mengeluarkan putusan membatalkan Tata Tertib DPD Nomor 1/2016 dan 1/2017 yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan DPD 2,5 tahun. 

Jika mengacu pada putusan itu, seharusnya tak ada pemilihan pimpinan DPD.

"Wakil rakyat kok enggak tahu ya, Mahkamah Agung itu lembaga peradilan hukum tertinggi di RI. Begitu sudah ketok palu dan inkrah wajib dilaksanakan," ujar Tjipta.

Ia yakin anggota DPD tidak membaca risalah lahirnya lembaga tersebut.

Saat menjadi anggota Komisi Konstitusi MPR pada 2004 lalu, lanjut Tjipta, semua anggota komisi diberikan satu set risalah notulen rapat yang di antaranya membahas perlunya melahirkan DPD.

(Baca: Dibanting dari Podium, Alasan Anggota DPD Laporkan Rekannya ke Polisi)

"Mereka enggak mengerti ini bayi lahirnya bagaimana. DPD dilahirkan untuk keseimbangan agar jangan terlalu besar kekuatan DPR. Kedua, DPD perwakilan daerah bukan partai," ujar Tjipta. 

Rapat paripurna DPD yang berakhir pada Selasa (4/4/2017) dini hari, menetapkan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD, dengan dua wakilnya, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis.

Dengan jabatan baru ini, Oesman, yang juga Ketua Umum Partai Hanura, memegang dua jabatan dalam lembaga legislatif.

Selain Ketua DPD, Oesman masih menjabat Wakil Ketua MPR RI.