Kompas.com - 27/03/2017, 19:04 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut ada penggelembungan anggaran atau mark up pada proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) 2011-2013 yang dilakukan panitia lelang proyek.

Menurut Tjahjo, harga untuk satu blanko e-KTP yang seharusnya di kisaran Rp 4 ribu digelembungkan hingga empat kali lipat.

"Ya dalang kasus e-KTP berawal dari dalangnya panitia lelang, yang Rp 4 ribu sekian di mark up jadi Rp 16 ribu sekian. Tapi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menemukan bukti bahwa harganya tidak sebesar Rp 16 ribu, sekarang terungkap," ujar Tjahjo di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (27/3/2017).

(Baca: Jika Tak Sidang Dua Kali Sepekan, Tak Semua Saksi e-KTP Bisa Diperiksa)

Menurut Tjahjo, saat itu panitia lelang dengan leluasa bisa memainkan anggaran. Dan itu yang dihindari pada lelang e-KTP saat ini. 

 

Pihaknya, kata Tjahjo, telah membentuk unit layanan pengadaan (ULP) dan dalam prosesnya juga berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ia melanjutkan, anggaran untuk harga satu blanko e-KTP akan disesuaikan dengan harga satuan di pasaran.

Selain itu, anggaran untuk pembuatan blanko e-KTP bisa dipantau langsung oleh masyarakat karena semua data diunggah ke website Kemendagri.

"Sekarang yang menentukan tidak panitia lelang, tapi ULP di Kemendagri, yang online bisa dikontrol oleh BPKP, semua pihak dan masyarakat umum bisa (memantau). Kalau dulu panitia lelang, sehingga panitia lelang bisa memark up, yang akhirnya bergulir seperti ini," ujarnya.

(Baca: Mendagri Optimistis E-KTP Sudah Bisa Dicetak Awal April)

KPK sudah menersangkakan tiga orang dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara senilai Rp 2,2 triliun ini. Mereka adalah Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto.

Lalu, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman. KPK juga menersangkakan pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong. 

Kompas TV Mendag Janji Blangko E-KTP Bisa Dicetak bulan April
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejar Teknologi Tinggi, Prabowo Tekankan Pentingnya Kesiapan Pertahanan Teritorial

Kejar Teknologi Tinggi, Prabowo Tekankan Pentingnya Kesiapan Pertahanan Teritorial

Nasional
Wapres Tinjau Gedung Sarinah, Harap UMKM Indonesia Mendunia

Wapres Tinjau Gedung Sarinah, Harap UMKM Indonesia Mendunia

Nasional
Kejagung Usut Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemendag Tahun 2016-2022

Kejagung Usut Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemendag Tahun 2016-2022

Nasional
Profil Emirsyah Satar, Eks Direktur Utama Garuda Indonesia yang Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Pesawat

Profil Emirsyah Satar, Eks Direktur Utama Garuda Indonesia yang Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Pesawat

Nasional
Sandal Jadi Barang Penting Jemaah Haji RI saat Cuaca Terik di Arab Saudi

Sandal Jadi Barang Penting Jemaah Haji RI saat Cuaca Terik di Arab Saudi

Nasional
Demokrat Nilai Menduetkan Ganjar-Anies Bukan Solusi Hentikan Keterbelahan di Masyarakat

Demokrat Nilai Menduetkan Ganjar-Anies Bukan Solusi Hentikan Keterbelahan di Masyarakat

Nasional
Komisi II Sebut Warga Ingin Rencana Pemekaran Wilayah Tak Usik Keberadaan Orang Asli Papua

Komisi II Sebut Warga Ingin Rencana Pemekaran Wilayah Tak Usik Keberadaan Orang Asli Papua

Nasional
Mardani Maming Ajukan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan

Mardani Maming Ajukan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan

Nasional
Alasan KSAD Dudung soal Doktrin Kartika Eka Paksi Perlu Direvisi

Alasan KSAD Dudung soal Doktrin Kartika Eka Paksi Perlu Direvisi

Nasional
YLKI Minta Pemerintah Pikirkan Opsi yang Memudahkan untuk Beli Minyak Goreng Curah

YLKI Minta Pemerintah Pikirkan Opsi yang Memudahkan untuk Beli Minyak Goreng Curah

Nasional
Golkar Anggap Wajar Surya Paloh Usulkan Duet Ganjar dan Anies

Golkar Anggap Wajar Surya Paloh Usulkan Duet Ganjar dan Anies

Nasional
BEM UI Akan Demo ke DPR Selasa Besok, Tuntut Transparansi RKUHP

BEM UI Akan Demo ke DPR Selasa Besok, Tuntut Transparansi RKUHP

Nasional
Tentang Ketegangan Cak Imin dengan PBNU yang Disindir Yenny Wahid...

Tentang Ketegangan Cak Imin dengan PBNU yang Disindir Yenny Wahid...

Nasional
Kejagung Tetapkan Emirsyah dan Soetikno Tersangka, KPK Siap Bersinergi

Kejagung Tetapkan Emirsyah dan Soetikno Tersangka, KPK Siap Bersinergi

Nasional
Viral Informasi Pesawat Jokowi Berputar 360 Derajat, Istana: Pilot Lakukan Holding untuk Sesuaikan Waktu Kedatangan

Viral Informasi Pesawat Jokowi Berputar 360 Derajat, Istana: Pilot Lakukan Holding untuk Sesuaikan Waktu Kedatangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.