Hari Kamis, Agus Martowardojo Dijadwalkan Bersaksi di Sidang E-KTP

Kompas.com - 27/03/2017, 13:33 WIB
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. KOMPAS.com/ABBA GABRILLINGubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dijadwalkan menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik ( e-KTP), pada hari Kamis (30/3/2017) mendatang.

"Kemarin Pak Agus minta dijadwalkan hari Kamis ya. Nanti coba kami tanya apa Beliau bisa hadir," ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Irene Putrie, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (27/3/2017).

Sedianya, Agus akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kedua pada Kamis (16/3/2017) lalu. Namun, Agus batal bersaksi di pengadilan.

Direktur Departemen Komunikasi BI Andiwiana menjelaskan, Agus Martowardojo telah mengajukan permohonan penjadwalan ulang pemberian kesaksian.

(Baca: Agus Martowardojo: Kemendagri Bertanggung Jawab dalam Proses Pengadaan KTP Elektronik)

Pasalnya, saat itu Agus harus memimpin Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Bank Indonesia Nomor 23 tahun 1999, RDG BI dipimpin oleh Gubernur BI.

Selain itu, Agus telah berkomitmen dan menjadwalkan diri untuk hadir mewakili Indonesia dalam rapat G20 Ministry of Finance and Central Bank Governor.

Dalam kasus e-KTP, Agus akan memberikan keterangan selaku mantan Menteri Keuangan. Agus diduga terkait dalam pembahasan anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Bansos Covid-19, Sekjen Kemensos Ungkap Aliran Dana untuk Juliari Batubara

Kasus Bansos Covid-19, Sekjen Kemensos Ungkap Aliran Dana untuk Juliari Batubara

Nasional
Tentang Virus Corona B.1.1.7 dari Inggris yang Terdeteksi di Karawang

Tentang Virus Corona B.1.1.7 dari Inggris yang Terdeteksi di Karawang

Nasional
Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Nasional
KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

Nasional
Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Nasional
Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Nasional
Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Nasional
Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Nasional
KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

Nasional
Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X