Agus Martowardojo: Kemendagri Bertanggung Jawab dalam Proses Pengadaan KTP Elektronik

Kompas.com - 01/11/2016, 22:47 WIB
Mantan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Selasa (1/11/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Selasa (1/11/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengatakan, Kementerian Keuangan tidak bertanggung jawab dalam proses pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau disebut KTP elektronik, tahun 2011-2012.

Menurut Agus, proses pengadaan KTP elektronik merupakan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri.

"Tentang keuangan negara itu ada Kementerian Keuangan, tetapi ada kementerian lain atau lembaga yang menjadi penanggung jawab anggaran," ujar Agus, seusai diperiksa sebagai saksi, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/11/2016).

Agus mengatakan, Menteri Keuangan hanya membantu Presiden dalam mengelola keuangan negara, yakni sebagai bendahara umum negara dan mengelola otoritas fiskal negara.

Di sisi lain, Presiden juga memiliki kementerian dan lembaga yang bertindak sebagai pengguna anggaran.

(Baca: Agus Martowardojo Merasa Difitnah Nazaruddin dalam Proyek KTP Elektronik)

Menurut Agus, pengguna anggaran bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan anggaran.

Pengguna anggaran termasuk dalam pelaksanaan lelang, pembuatan perjanjian, pengujian kemajuan, hingga pembayaran.

"Sedangkan Kemenkeu lebih bertanggung jawab kalau ada permintaan penanggaran, untuk melakukan pengujian, apakah anggarannya ada, apakah uangnya ada, apakah pencatatannya ada, apakah dalam pengurusan permintaan penganggarannya sudah benar," kata Agus.

Dalam proyek pengadaan KTP elektronik, menurut Agus, Kementerian Dalam Negeri merupakan pelaksana anggaran.

Kemendagri bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp 2 triliun dalam proyek pengadaan KTP elektronik.

Dalam penyidikan, KPK telah menetapkan dua orang tersangka yang merupakan pejabat di Kemendagri.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, menyebutkan, sejumlah pejabat saat itu menerima aliran dana sebagai komisi atas penggelembungan anggaran yang mencapai Rp 2 triliun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Nasional
Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Nasional
SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

Nasional
Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Nasional
SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

Nasional
Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X