Agus Martowardojo: Kemendagri Bertanggung Jawab dalam Proses Pengadaan KTP Elektronik

Kompas.com - 01/11/2016, 22:47 WIB
Mantan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Selasa (1/11/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Selasa (1/11/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengatakan, Kementerian Keuangan tidak bertanggung jawab dalam proses pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau disebut KTP elektronik, tahun 2011-2012.

Menurut Agus, proses pengadaan KTP elektronik merupakan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri.

"Tentang keuangan negara itu ada Kementerian Keuangan, tetapi ada kementerian lain atau lembaga yang menjadi penanggung jawab anggaran," ujar Agus, seusai diperiksa sebagai saksi, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/11/2016).

Agus mengatakan, Menteri Keuangan hanya membantu Presiden dalam mengelola keuangan negara, yakni sebagai bendahara umum negara dan mengelola otoritas fiskal negara.

Di sisi lain, Presiden juga memiliki kementerian dan lembaga yang bertindak sebagai pengguna anggaran.

(Baca: Agus Martowardojo Merasa Difitnah Nazaruddin dalam Proyek KTP Elektronik)

Menurut Agus, pengguna anggaran bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan anggaran.

Pengguna anggaran termasuk dalam pelaksanaan lelang, pembuatan perjanjian, pengujian kemajuan, hingga pembayaran.

"Sedangkan Kemenkeu lebih bertanggung jawab kalau ada permintaan penanggaran, untuk melakukan pengujian, apakah anggarannya ada, apakah uangnya ada, apakah pencatatannya ada, apakah dalam pengurusan permintaan penganggarannya sudah benar," kata Agus.

Dalam proyek pengadaan KTP elektronik, menurut Agus, Kementerian Dalam Negeri merupakan pelaksana anggaran.

Kemendagri bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp 2 triliun dalam proyek pengadaan KTP elektronik.

Dalam penyidikan, KPK telah menetapkan dua orang tersangka yang merupakan pejabat di Kemendagri.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, menyebutkan, sejumlah pejabat saat itu menerima aliran dana sebagai komisi atas penggelembungan anggaran yang mencapai Rp 2 triliun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X