Rapat Konsultasi, DPP Partai Golkar Minta Nasihat Dewan Pembina

Kompas.com - 16/03/2017, 15:12 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (kemeja putih) dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (kemeja kuning) jelang rapat konsultasi di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (16/3/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Umum Partai Golkar Setya Novanto (kemeja putih) dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (kemeja kuning) jelang rapat konsultasi di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (16/3/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menggelar rapat konsultasi dengan Dewan Pembina Partai, Kamis (16/3/2017) siang.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menuturkan, rapat tersebut merupakan rapat rutin yang dilaksanakan sekali dalam tiga bulan.

Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Dewan Pembina berhak memberikan saran dan respons terhadap berbagai hal yang terjadi dan berkaitan dengan partai.

"Tentu tidak lepas dari masalah-masalah yang terkait dinamika politik mutakhir yang akan kami (DPP) jelaskan semua," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis.

Terlihat hadir Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang berjalan berdampingan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Idrus menambahkan, salah satu pembahasan yang diutamakan adalah terkait pilkada serentak.

Saat disinggung apakah akan turut dibahas masalah usulan penyelenggaran Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Idrus membantahnya. Ia menegaskan, rapat tersebut dilaksanakan untuk merespons masalah-masalah yang ada.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sama sekali tidak ada (usulan Munaslub) karena memang enggak pernah ada wacana dan keinginan itu. Sehingga keseluruhan keluarga Partai Golkar tetap solid," tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar, Kahar Muzakir menuturkan, pertemuan hari ini kemungkinan juga akan menyepakati bahwa Golkar tak akan melaksanakan Munaslub.

Sekalipun terdapat persoalan hukum yang menimpa sejumlah kadernya terkait kasus dugaan korupsi e-KTP, termasuk Ketua Umum Setya Novanto.

"Sepakat tidak ada Munaslub. Di koran-koran sudah ada beritanya, kan? Kemarin kan belum ketemu. (Ini) resmi lah menyampaikan masing-masing," kata Kahar.

Kompas TV Dewan Pakar Partai Golkar Berharap Kader Tetap Solid
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Nasional
Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Nasional
Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Nasional
Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Nasional
WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Nasional
Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

Nasional
UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

Nasional
UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

Nasional
Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

Nasional
UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.