Kompas.com - 16/03/2017, 15:12 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (kemeja putih) dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (kemeja kuning) jelang rapat konsultasi di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (16/3/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Umum Partai Golkar Setya Novanto (kemeja putih) dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (kemeja kuning) jelang rapat konsultasi di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (16/3/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menggelar rapat konsultasi dengan Dewan Pembina Partai, Kamis (16/3/2017) siang.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menuturkan, rapat tersebut merupakan rapat rutin yang dilaksanakan sekali dalam tiga bulan.

Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Dewan Pembina berhak memberikan saran dan respons terhadap berbagai hal yang terjadi dan berkaitan dengan partai.

"Tentu tidak lepas dari masalah-masalah yang terkait dinamika politik mutakhir yang akan kami (DPP) jelaskan semua," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis.

Terlihat hadir Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang berjalan berdampingan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Idrus menambahkan, salah satu pembahasan yang diutamakan adalah terkait pilkada serentak.

Saat disinggung apakah akan turut dibahas masalah usulan penyelenggaran Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Idrus membantahnya. Ia menegaskan, rapat tersebut dilaksanakan untuk merespons masalah-masalah yang ada.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sama sekali tidak ada (usulan Munaslub) karena memang enggak pernah ada wacana dan keinginan itu. Sehingga keseluruhan keluarga Partai Golkar tetap solid," tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar, Kahar Muzakir menuturkan, pertemuan hari ini kemungkinan juga akan menyepakati bahwa Golkar tak akan melaksanakan Munaslub.

Sekalipun terdapat persoalan hukum yang menimpa sejumlah kadernya terkait kasus dugaan korupsi e-KTP, termasuk Ketua Umum Setya Novanto.

"Sepakat tidak ada Munaslub. Di koran-koran sudah ada beritanya, kan? Kemarin kan belum ketemu. (Ini) resmi lah menyampaikan masing-masing," kata Kahar.

Kompas TV Dewan Pakar Partai Golkar Berharap Kader Tetap Solid
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Nasional
217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

Nasional
Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Nasional
Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Nasional
Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Nasional
Sukseskan Presidensi G20, Kemenkominfo Siapkan Bandwidth 20 Gbps

Sukseskan Presidensi G20, Kemenkominfo Siapkan Bandwidth 20 Gbps

Nasional
Polisi Sebut Bakal Dirikan Posko PPKM Saat Nataru di Pintu Tol dan Jalur Perbatasan Daerah

Polisi Sebut Bakal Dirikan Posko PPKM Saat Nataru di Pintu Tol dan Jalur Perbatasan Daerah

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji dan Umrah Tak Perlu Vaksin Booster Covid-19

Kemenag: Jemaah Haji dan Umrah Tak Perlu Vaksin Booster Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.