Jokowi, JK, Novanto, dan Elite Parpol Ngobrol soal Kasus E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para elite partai politik sempat berkumpul dan membahas kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang saat ini sudah memasuki masa persidangan.

Pertemuan itu terjadi usai pelantikan 17 duta besar di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/3/2017) siang ini.

Acara pelantikan sebenarnya usai pukul 14.30 WIB. Namun, para elite politik yang menghadiri pelantikan baru keluar dari Istana Negara pukul 15.19 WIB.

(Baca: Disebut Dalam Dakwaan Kasus E-KTP, Golkar Pertimbangkan Langkah Hukum)

Ada Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR Setya Novanto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, serta Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Mereka kompak keluar berbarengan. Sementara para tamu undangan, menteri dan sebagian dubes yang dilantik sudah keluar dari istana lebih dulu.

Surya Paloh mengaku sempat ada perbincangan dengan Jokowi dan JK usai pelantikan Dubes. Menurut Surya, perbincangan berlangsung dalam suasana santai dan banyak diselingi gurauan.

"Tadi jokes sedikit. Barangkali kalau ada usulan dubes ke depan, mungkin bisa Bang Fahri. Ditanya negara mana, di Vatikan cocok. Gabungkan Vatikan dan Arab Saudi," kata Surya Paloh.

Fahri dan yang lain langsung tertawa mendengar pernyataan Surya itu.

Sementara, Fadli Zon mengatakan, perbincangan juga diikuti oleh Iriana Jokowi dan Mufidah Kalla.

(Baca: Menurut PDI-P, Tak Perlu Hak Angket E-KTP)

Banyak hal menarik dibahas, tak terkecuali masalah kasus korupsi E-KTP yang menyeret nama sejumlah politisi, termasuk Setya Novanto.

"Termasuk juga E-KTP disinggung informasinya dari mana dan sebagainya. Lalu soal Freeport dan lain-lain. Ya ini lah, sharing aja. Kan besok rencananya ada rapat, diundang semua pimpinan lembaga tinggi negara," ucap Fadli.

Politisi Golkar yang dilantik sebagai Duta Besar Selandia Baru, Tantowi Yahya, mengaku sempat menyaksikan dari jauh perbincangan itu.

(Baca: Soal Nama-nama di Kasus E-KTP, KPK Tegaskan Informasi Tak Hanya dari Nazaruddin)

Tantowi mengaku senang, Jokowi-JK, pimpinan DPR dan pimpinan Parpol bisa memanfaatkan berbagai kesempatan untuk berbincang dan bertukar pikiran.

"Tapi sekarang saya tidak diajak lagi karena sekarang sudah beda statusnya," seloroh Tantowi.