Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi, JK, Novanto, dan Elite Parpol Ngobrol soal Kasus E-KTP

Kompas.com - 13/03/2017, 17:25 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para elite partai politik sempat berkumpul dan membahas kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang saat ini sudah memasuki masa persidangan.

Pertemuan itu terjadi usai pelantikan 17 duta besar di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/3/2017) siang ini.

Acara pelantikan sebenarnya usai pukul 14.30 WIB. Namun, para elite politik yang menghadiri pelantikan baru keluar dari Istana Negara pukul 15.19 WIB.

(Baca: Disebut Dalam Dakwaan Kasus E-KTP, Golkar Pertimbangkan Langkah Hukum)

Ada Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR Setya Novanto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, serta Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Mereka kompak keluar berbarengan. Sementara para tamu undangan, menteri dan sebagian dubes yang dilantik sudah keluar dari istana lebih dulu.

Surya Paloh mengaku sempat ada perbincangan dengan Jokowi dan JK usai pelantikan Dubes. Menurut Surya, perbincangan berlangsung dalam suasana santai dan banyak diselingi gurauan.

"Tadi jokes sedikit. Barangkali kalau ada usulan dubes ke depan, mungkin bisa Bang Fahri. Ditanya negara mana, di Vatikan cocok. Gabungkan Vatikan dan Arab Saudi," kata Surya Paloh.

Fahri dan yang lain langsung tertawa mendengar pernyataan Surya itu.

Sementara, Fadli Zon mengatakan, perbincangan juga diikuti oleh Iriana Jokowi dan Mufidah Kalla.

(Baca: Menurut PDI-P, Tak Perlu Hak Angket E-KTP)

Banyak hal menarik dibahas, tak terkecuali masalah kasus korupsi E-KTP yang menyeret nama sejumlah politisi, termasuk Setya Novanto.

"Termasuk juga E-KTP disinggung informasinya dari mana dan sebagainya. Lalu soal Freeport dan lain-lain. Ya ini lah, sharing aja. Kan besok rencananya ada rapat, diundang semua pimpinan lembaga tinggi negara," ucap Fadli.

Politisi Golkar yang dilantik sebagai Duta Besar Selandia Baru, Tantowi Yahya, mengaku sempat menyaksikan dari jauh perbincangan itu.

(Baca: Soal Nama-nama di Kasus E-KTP, KPK Tegaskan Informasi Tak Hanya dari Nazaruddin)

Tantowi mengaku senang, Jokowi-JK, pimpinan DPR dan pimpinan Parpol bisa memanfaatkan berbagai kesempatan untuk berbincang dan bertukar pikiran.

"Tapi sekarang saya tidak diajak lagi karena sekarang sudah beda statusnya," seloroh Tantowi.

Kompas TV Presiden Joko Widodo geram soal korupsi mega proyek E-KTP yang membuat pelayanan kepada warga jadi terhambat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com