Kompas.com - 13/03/2017, 15:24 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bertemu Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2017).

Usai pertemuan, wartawan yang menunggu di pintu utama hanya berhasil menemui Wiranto.

Sementara Joseph memilih keluar dari pintu samping kantor Kemenko Polhukam sehingga wartawan tidak bisa mewawancarainya.

Wiranto menuturkan, dalam pertemuan tersebut mereka membahas sejumlah persoalan yang tengah dialami oleh kedua negara sekaligus menegaskan kembali hubungan diplomatik antara Indonesia dan AS.

"Tadi pertemuan dengan Duta Besar kami banyak membincangkan masalah kedua negara. Jika menengok sejarah tentunya penegakan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat sudah berlangsung cukup lama, sejak desember 1949," ujar Wiranto.

Wiranto mengatakan, Indonesia dan AS sudah memiliki satu kesepakatan kerja sama yang komprehensif atau comprehensive partnership sejak kedatangan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia pada 2010.

Comprehensive partnership tersebut merupakan langkah awal bagi kerja sama kedua negara di beberapa bidang strategis.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, setelah dipimpin Presiden Donald Trump, AS ingin mengembangkan kesepakatan tersebut.

"Itu tentu suatu pembicaran yang sangat menarik dan saya kira Duta Besar AS sepakat hubungan yang sudah baik jangan sampai merosot tatkala mereka ganti dengan pemerintahan yang baru," kata Wiranto.

Selain itu, Wiranto dan Joseph juga membicarakan beberapa masalah keamanan nasional di Indonesia, terutama situasi menjelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

Isu terosisme dan radikalisme dan beberapa rencana kerja sama pun tidak luput menjadi bahan perbincangan.

Saat ditanya wartawan, Wiranto mengaku sempat menyinggung persoalan Freeport yang belakangan sedang menjadi polemik.

Dalam kesempatan itu Wiranto menyampaikan harapan agar polemik Freeport bisa diselesaikan secara cepat dan melahirkan jalan keluar yang sama-sama menguntungkan kedua negara.

"Hanya masalah yang terkait keamanan dan bagaimana penyelesaian yang dilaksanakan secara win-win solution, penyelesaian yang bisa menguntungan kedua belah pihak, saya kira itu sangat umum," ungkapnya.

Kompas TV Masyarakat adat Papua dari Suku Amungme berunjuk rasa ke Komnasham memprotes lahan mereka tercemar karena operasional PT Freeport Indonesia. Ini adalah protes kedua kali dari masyarakat adat Papua dari Suku Amungme dan Kamaro ke Komnasham. Mereka memprotes ketidak pedulian freeport yang telah mencemari sungai dan tanah yang ditinggali 7 suku adat Papua. Dari penyelidikan Komnasham sejak 2015 lalu belum ada transaksi pembelian tanah dari freeport pada masyarakat setempat yang tanahnya tercemar.

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.