Saran Presiden PKS untuk Cegah Korupsi yang Dilakukan Kader Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman menyatakan, partai memiliki peran besar dalam mencegah kadernya korupsi.

Hal itu disampaikan Sohibul menanggapi banyaknya anggota DPR yang disebut terlibat dalam kasus korupsi e-KTP.

"Pertama yang paling berperan tentu partai. Di PKS ada BPDO (Badan Penegak Disiplin Organisasi) di DPP (Dewan Pimpinan Pusat)," kata Sohibul saat ditemui di Depok, Rabu (8/3/2017).

Sohibul menambahkan, partai harus memiliki mekanisme penyaringan yang ketat dalam merekrut anggota legislatif.

Ia menyatakan, partai harus melihat benar rekam jejak seseorang sebelum menjadikannya sebagai calon anggota legislatif.

Selain itu, menurut Presiden PKS, mekanisme pembiayaan partai saat ini juga memperbesar potensi korupsi di legislatif. Sebab, biasanya kader melakukan korupsi selain untuk memperkaya diri, juga untuk menambah pundi-pundi keuangan partai.

"Kami juga sudah pernah bicarakan dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) seperti ICW (Indonesia Corruption Watch)," ujar Sohibul.

"Bahkan juga dengan Mendagri (Menteri Dalam Negeri) dan pimpinan KPK, berbicara apa sih permasalahannya sehingga korupsi ini susah. Ternyata mereka berkesimpulan salah satunya karena tak ada pembiayaan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," tuturnya.

(Baca juga: PKS akan Minta Mundur Kadernya Bila Terlibat Korupsi E-KTP)

Karena itu, ia mengatakan, usulan pembiayaan partai dari APBN perlu dipertimbangkan.

Tentunya hal itu dilengkapi dengan sistem audit keuangan yang lebih ketat, termasuk sanksi yang tegas berupa pembubaran partai.

"Justru dengan adanya pembiayaan dari APBN punishment bisa lebih berat. Misalnya kalau yang paling ringan diskors dari pemilu," ujar Sohibul.