Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Alasan Afganistan Belajar Pemberantasan Korupsi di Indonesia?

Kompas.com - 08/03/2017, 15:38 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Delegasi Afganistan datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk belajar pemberantasan korupsi. Sekitar 16 orang hadir ke KPK pada Rabu (8/3/2017) Lantas, mengapa Indonesia yang dipilih?

Menteri Kehakiman Afganistan Abdul Baseer Haidari mangungkapkan alasannya datang ke Indonesia. Salah satunya, karena Indonesia sering disebut dalam laporan PBB sebagai salah satu negara yang sukses melawan korupsi.

"Karena sering laporan PBB, sering sebut Indonesia sukses lawan korupsi melalui KPK dan kami juga punya hubungan dekat dengan Indonesia," kata Abdul di gedung KPK.

Hingga kini, Afganistan belum memiliki lembaga anti rasuah. Kedatangan delegasi ke KPK ingin mengetahui jika model pemberantasan korupsi di KPK dapat diterapkan di Afganistan.

Abdul menyebutkan, pasca 2001 dengan adanya pemerintahan baru, terjadi korupsi di Afganistan. Akibatnya, lanjut Abdul, Afganistan menduduki peringkat kedua sebagai negara terkorup.

"Banyak bantuan datang setelah Taliban pergi. Ada dari NGO dan PBB. Tapi pemerintah sebelumnya mereka tidak bisa kontrol, semua uang datang dan dihabiskan. Sehingga sulit, jadi Afganistan nomor dua negara korupsinya," ujar Abdul.

Kemudian, Pemerintah Afganistan berbenah diri dengan bersumpah untuk menghabiskan korupsi. Hasilnya Afganistan naik peringkat ke urutan delapan negara terkorup.

"Dan setiap Sabtu mereka rapat. Ada Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan beberapa anggota DPR. Mereka semua bekerja keras lawan korupsi dan makanya bisa sukses," ucap Abdul.

Abdul menuturkan, dirinya memberikan nomor telepon melalui awak media. Kemudian, berbagai informasi dugaan korupsi dilaporkan oleh masyarakat.

"Dan sekitar 5-15 tahun koruptor ditangkap dan dipenjara. Masyarakat minta dinaikkan gaji karena di sana gaji masih kecil jadi membuat adanya korupsi," kata Abdul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com