Delegasi Afganistan Temui KPK Belajar Berantas Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kedatangan tamu kehormatan dari Afganistan pada Rabu (8/3/2017). Mereka datang untuk belajar pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam kesepakatan itu, hadir Menteri Kehakiman Abdul Baseer Haidari, Penasihat Presiden Afganistan Bidang Anti-Korupsi Sardar Mohammad Roshan, Direktur Jenderal Pengawasan Pelaksanan Strategi Anti-Korupsi Said Hussain Fakhiri, Wakil Jaksa Agung Wahidullah Arghon.

Selain itu, Hakim Agung untuk Mahkamah Agung Anti-korupsi Annisa Rasooli, dan Duta Besar Afganistan untuk Indonesia Roya Rahmani.

"Pak Menteri membawa delegasi untuk melihat bagaimana pembentukan anti-korupsi di Afganistan," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif.

Menurut Laode, delegasi Afganistan ingin mengetahui jika model pemberantasan korupsi di KPK dapat diterapkan di Afganistan. Sebab, hingga kini Afganistan belum memiliki lembaga anti rasuah.

Sementara itu, Menteri Kehakiman Afganitas Abdul menyebutkan, pasca-2001 dengan adanya pemerintahan baru, terjadi korupsi di Afganistan.

Akibatnya, lanjut Abdul, Afganistan menduduki peringkat kedua sebagai negara terkorup.

"Banyak bantuan datang setelah Taliban pergi. Ada dari NGO dan PBB. Tapi pemerintah sebelumnya mereka tidak bisa kontrol, semua uang datang dan dihabiskan. Sehingga sulit, jadi Afganistan nomor dua negara korupsinya," ujar Abdul.

Kemudian, Pemerintah Afganistan berbenah diri dengan bersumpah untuk menghabiskan korupsi. Hasilnya, Afganistan naik peringkat ke urutan delapan negara terkorup.

"Dan kalau kita tahu Indonesia bekerja keras untuk lawan korupsi sehingga kami datang untuk lihat lebih dekat kerja KPK dan kerja pemerintah," ucap Abdul.

Menurut Abdul, dari pertemuan dengan KPK, delegasi Afganistan mendapat benyak pengalaman untuk memerangi korupsi. Ia berharap KPK dapat bekerja sama dengan Afganistan.