BNN Minta Sistem Lapas Dirombak, Tak Ada Alasan Kelebihan Kapasitas

Kompas.com - 07/03/2017, 21:49 WIB
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso memberikan keterangan pers saat gelar barang bukti pengungkapan penyelundupan narkotika jaringan internasional dari Tiongkok di gedung BNN, Jakarta Timur, Selasa (7/3/2017). Petugas BNN berhasil mengamankan tujuh tersangka dan mengamankan tiga jenis narkotika antara lain sabu seberat 48,16 kg, 3.702 butir ekstasi, dan 454 butir pil happy five, dua pucuk senjata air soft gun, tiga butir peluru ukuran 9mm, delapan mobil, dua sepeda motor, 30 telepon genggam, dan timbangan digital. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGKepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso memberikan keterangan pers saat gelar barang bukti pengungkapan penyelundupan narkotika jaringan internasional dari Tiongkok di gedung BNN, Jakarta Timur, Selasa (7/3/2017). Petugas BNN berhasil mengamankan tujuh tersangka dan mengamankan tiga jenis narkotika antara lain sabu seberat 48,16 kg, 3.702 butir ekstasi, dan 454 butir pil happy five, dua pucuk senjata air soft gun, tiga butir peluru ukuran 9mm, delapan mobil, dua sepeda motor, 30 telepon genggam, dan timbangan digital.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso menilai permasalahan lapas dalam menghentikan peredaran narkotika belum selesai. Untuk itu, ia mengusulkan adanya perubahan sistem di lapas.

"Bukan alasan karena over kapasitas lapas, karena itu jadi tanggung jawab lapas. Sistem harus dibangun, model-model lapas ke depan yang baru harus dibangun," kata Budi di kantor BNN, Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Menurut Budi, terpidana kasus narkotika harus dipisah dengan terpidana kasus lain, seperti terorisme.

Budi menyebutkan, terdapat 39 lapas yang menjadi tempat mengendalikan narkotika. Lapas itu tersebar di dalam dan di luar Pulau Jawa.

"Napi jadi bandar. Mengendalikan narkotika di luas lapas. Kami sudah sampai ke Ditjen PAS dan Kemenkumham soal petugas lapas yang terlibat," ucap Budi.

Budi menyebutkan, Kemenkumham telah memiliki seperangkat aturan untuk mencegah narapidana mengandalikan narkotika dan masuknya narkotika di dalam lapas. Namun, ia mengaku heran kondisi itu tetap terjadi.

"Ada beda kewenangan, BNN tidak bisa sembarangan masuk. Kami hargai itu. Tapi nanti bila lapas sudah tidak lagi mengatasi itu ya kami akan tangani itu. Itu kan demi kepentingan negara bangsa ini," ucap Budi.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui pemerintah belum menemukan solusi atas minimnya fasilitas dan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Pemerintah, lanjut Yasonna, berencana membangun lapas dengan menggunakan teknologi canggih. Yasonna pun berharap, melalui The 6th Asian Conference Correctional Facilities Architect and Planners (ACCFA) 2017, pemerintah akan mendapat beragam masukan dan ide dari para arsitektur di seluruh Asia Pasifik dalam merealisasikan rencana tersebut.

"Lewat ACCFA itu nanti kami akan lihat mana yang pas dengan rencana itu," ucap Yasonna.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Nasional
Kasus Laporan Keuangan Fiktif, Mark Sungkar Didakwa Rugikan Negara Rp 694,9 Juta

Kasus Laporan Keuangan Fiktif, Mark Sungkar Didakwa Rugikan Negara Rp 694,9 Juta

Nasional
Tak Ingin UU ITE Dihapus, Nikita Mirzani: Netizen Nanti Pada Bar-bar

Tak Ingin UU ITE Dihapus, Nikita Mirzani: Netizen Nanti Pada Bar-bar

Nasional
Menko PMK: Kemiskinan Harus Ditangani untuk Atasi Stunting

Menko PMK: Kemiskinan Harus Ditangani untuk Atasi Stunting

Nasional
Anak-anak dan Bayi Tidak Ikut Vaksinasi Covid-19, Ini Penjelasannya

Anak-anak dan Bayi Tidak Ikut Vaksinasi Covid-19, Ini Penjelasannya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Miras | Rentetan Tudingan Jhoni Allen ke SBY

[POPULER NASIONAL] Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Miras | Rentetan Tudingan Jhoni Allen ke SBY

Nasional
KPK Usut Dugaan Suap Terkait Pajak, Nilainya Ditaksir Puluhan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Suap Terkait Pajak, Nilainya Ditaksir Puluhan Miliar Rupiah

Nasional
Satgas: Sejumlah Daerah di Jawa-Bali Sedang Integrasikan Data Covid-19

Satgas: Sejumlah Daerah di Jawa-Bali Sedang Integrasikan Data Covid-19

Nasional
Antisipasi Menyebarnya Mutasi Virus Corona B.1.1.7, Ini Langkah Satgas Covid-19

Antisipasi Menyebarnya Mutasi Virus Corona B.1.1.7, Ini Langkah Satgas Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Korupsi Tokoh Antikorupsi

Korupsi Tokoh Antikorupsi

Nasional
Setahun Covid-19 RI, Ini 7 Jenis Vaksin yang Jadi Harapan Akhiri Pandemi

Setahun Covid-19 RI, Ini 7 Jenis Vaksin yang Jadi Harapan Akhiri Pandemi

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Mahfud Sebut Pemerintah Tak Alergi Kritik dan Saran

Aturan Investasi Miras Dicabut, Mahfud Sebut Pemerintah Tak Alergi Kritik dan Saran

Nasional
Kuasa Hukum Nurhadi Sebut Tuntutan Jaksa Hanya Imajinasi

Kuasa Hukum Nurhadi Sebut Tuntutan Jaksa Hanya Imajinasi

Nasional
Kejagung Periksa Tujuh Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa Tujuh Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X