Wapres Akui Gembong Narkoba Masih Leluasa Berbisnis dari Dalam Lapas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla tak menampik bila peredaran narkoba di Indonesia masih banyak yang dikendalikan di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya gembong narkoba yang juga berhasil dijebloskan ke dalam penjara.

"Ada yang mengatakan 40 persen orang di penjara itu sebenarnya masuk akibat narkoba. Saya tidak tahu yang sebenarnya, tapi ada yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan 50 persen," kata Kalla di Kantor Wapres, Jumat (3/2/2017).

Dengan banyaknya gembong narkoba yang masuk, ia menilai, komunikasi antarpengedar narkoba di dalam penjara justru semakin efektif.

Di samping itu, Wapres mengaku, sistem keamanan yang ada di dalam lapas juga belum maksimal. Akibatnya, masih banyak ponsel yang beredar di kalangan narapidana di dalam penjara.

(Baca: Bisnis Narkoba di Indonesia Dikendalikan dari 39 LP)

"Sekarang apa susahnya selama you punya HP macam-macam, bisa memerintah siapa-siapa. Itu yang terjadi sebenarnya, bahwa penjara itu bebas orang memakai handphone sebenarnya tidak boleh. Cuma kenyataannya ya begitu lah," ujarnya.

Dikutip dari harian Kompas, Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso mengatakan, pihaknya menemukan 72 jaringan narkoba internasional yang bergerak di Indonesia dan memanfaatkan para napi di 22 lapas.

"Kami dapat membuktikan keterlibatan 22 LP itu dengan bukti akurat," kata Budi Waseso, Kamis (2/2/2017).

(Baca: Menkumham Minta BNN Serahkan Data Bandar Narkoba di 39 LP)

Belakangan, data menunjukkan lapas yang terindikasi jadi tempat transaksi narkoba bertambah menjadi 39 lapas.

Deputi Pemberantasan Narkoba BNN, Inspektur Jenderal Arman Depari mengungkapkan, hampir seluruh Lapas di Indonesia terindikasi sebagai tempat transaksi narkoba.

"Praktik bisnis gelap narkoba dari balik penjara banyak terjadi di LP di kota-kota besar, yaitu LP Cipinang dan LP Wanita Pondok Bambu di Jakarta, LP Kerobokan di Bali, LP Medaeng di Surabaya, dan LP Pemuda Tangerang," kata Arman.

Dia menambahkan, BNN dan Polri tak punya kewenangan mandiri membersihkan praktik ini di Lapas.