Ketua MPR: Kasus Korupsi E-KTP Uji Nyali Bagi KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan menilai bahwa pengusutan perkara dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) adalah uji nyali"bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, banyak nama-nama besar yang diduga terlibat dalam proyek tersebut sehingga membuat kasus ini menjadi tantangan tersendiri bagi komisi anti-korupsi itu.

"Ini uji nyali bagi KPK, dong. Katanya banyak nama besar. Katanya ada Gubernur, Menteri, macam-macam. Ya coba saja kita lihat," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/3/2017).

Zulkifli menegaskan, dirinya mendukung penuh pengusutan kasus tersebut hingga ke akarnya dan meminta KPK untuk tak tebang pilih dalam menuntaskan kasus korupsi.

(Baca: Benny Harman Minta KPK Ungkap Anggota DPR Penerima Dana Korupsi E-KTP)

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga telah memanggil kader-kadernya yang disinyalir menerima kucuran dana dari proyek e-KTP. Namun, Zulkifli enggan menyebutkan sanksi yang mungkin diberikan partai kepada nama-nama tersebut.

"Kami dukung KPK berantas sampai tuntas. Itu kasus besar, kami mendukung penuh agar ini dituntaskan," kata politisi asal Lampung itu.

Perkara dugaan korupsi e-KTP akan memasuki sidang perdana pada Kamis (9/3/2017) mendatang.

(Baca: Kasus E-KTP Libatkan Nama Besar, KPK Harap Tak Ada Guncangan Politik)

Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, akan ada sejumlah nama besar yang disebutkan dalam dakwaan. Ia pun berharap hal tersebut tak akan menimbulkan goncangan politik.

"Mudah-mudahan tidak ada goncangan politik yang besar ya, karena namanya yang akan disebutkan memang banyak sekali," ujar Agus di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (3/3/2017).

"Nanti Anda tunggu. Kalau Anda mendengarkan dakwaan dibacakan, Anda akan sangat terkejut. Banyak orang yang namanya disebut di sana. Anda akan terkejut," ujar Agus.