Ketua MPR: Kasus Korupsi E-KTP Uji Nyali Bagi KPK

Kompas.com - 06/03/2017, 20:04 WIB
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat menghadiri Rakernas AMKI di Masjid Al-Furqon, Universitas Pendidikan Indonesia, Sabtu (14/1/2017) pagi. HUMAS MPR/Restu Fajri MuchtarKetua MPR RI Zulkifli Hasan saat menghadiri Rakernas AMKI di Masjid Al-Furqon, Universitas Pendidikan Indonesia, Sabtu (14/1/2017) pagi.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan menilai bahwa pengusutan perkara dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) adalah uji nyali"bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, banyak nama-nama besar yang diduga terlibat dalam proyek tersebut sehingga membuat kasus ini menjadi tantangan tersendiri bagi komisi anti-korupsi itu.

"Ini uji nyali bagi KPK, dong. Katanya banyak nama besar. Katanya ada Gubernur, Menteri, macam-macam. Ya coba saja kita lihat," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/3/2017).

Zulkifli menegaskan, dirinya mendukung penuh pengusutan kasus tersebut hingga ke akarnya dan meminta KPK untuk tak tebang pilih dalam menuntaskan kasus korupsi.

(Baca: Benny Harman Minta KPK Ungkap Anggota DPR Penerima Dana Korupsi E-KTP)

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga telah memanggil kader-kadernya yang disinyalir menerima kucuran dana dari proyek e-KTP. Namun, Zulkifli enggan menyebutkan sanksi yang mungkin diberikan partai kepada nama-nama tersebut.

"Kami dukung KPK berantas sampai tuntas. Itu kasus besar, kami mendukung penuh agar ini dituntaskan," kata politisi asal Lampung itu.

Perkara dugaan korupsi e-KTP akan memasuki sidang perdana pada Kamis (9/3/2017) mendatang.

(Baca: Kasus E-KTP Libatkan Nama Besar, KPK Harap Tak Ada Guncangan Politik)

Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, akan ada sejumlah nama besar yang disebutkan dalam dakwaan. Ia pun berharap hal tersebut tak akan menimbulkan goncangan politik.

"Mudah-mudahan tidak ada goncangan politik yang besar ya, karena namanya yang akan disebutkan memang banyak sekali," ujar Agus di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (3/3/2017).

"Nanti Anda tunggu. Kalau Anda mendengarkan dakwaan dibacakan, Anda akan sangat terkejut. Banyak orang yang namanya disebut di sana. Anda akan terkejut," ujar Agus.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menilik Peluang PKS Jadi 'Leader' Oposisi Pemerintahan Jokowi...

Menilik Peluang PKS Jadi "Leader" Oposisi Pemerintahan Jokowi...

Nasional
Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X