Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada Masuk Tahap Penghitungan Suara, Polri Fokus pada Daerah Rawan

Kompas.com - 22/02/2017, 12:43 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses Pilkada Serentak 2017 memasuki tahapan penghitungan suara.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, pada tahapan ini, Polri fokus untuk pengamanan di daerah-daerah yang rawan konflik, seperti Aceh dan Banten. 

Pada Pemilu Gubernur Aceh, kata Tito, tidak ada proses hitung cepat (quick count) sehingga masing-masing pasangan mengklaim kemenangannya.

"Kami perkuat dengan Polda satuan lain seperti Polda Sumut, Sumbar," kata Tito, dalam rapat kerja Polri dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senayan, Rabu (22/2/2017).

Sementara, Banten dianggap rawan karena perbedaan suara antara dua pasangan calon gubernur dan wakil gubermur yang bertanding sangat tipis.

Kepolisian akan memastikan agar proses penghitungan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga tingkat provinsi betul-betul objektif dan tak ada perubahan.

"Terutama Tangerang. Karena Poldanya masuk Polda Metro Jaya tapi pemilihnya di daerah Banten. Tapi koordinasi antara Kapolda Banten dan Kapolda Metro sudah dilakukan dan saya pimpin sendiri," ujar mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Tito menambahkan, dua hari yang lalu, ia sudah melakukan pengecekan terhadap seluruh Polda untuk melakukan pendinginan.

Terutama pada wilayah-wilayah yang perolehan suara antara pasangan-pasangan calonnya selisih tipis. Hal ini dianggap berpotensi menimbulkan gesekan.

"Tapi perbedaan jangan sampai memecah persatuan. Kami perintahkan semua jajaran untuk dilakukan pendinginan," kata Tito.

Ia mencontohkan, di wilayah Aceh sempat dilaksanakan kegiatan ibadah bersama dengan mengundang semua pasangan calon.

Tito juga mengimbau agar pasangan calon dan masyarakat menerima apapun hasil dari penghitungan suara.

"Kami minta yang menang tidak euforia, yang kalah juga jangan kecil hati. Kalau tidak puas silakan gunakan jalur hukum lewat MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Tito.

Kompas TV Pilkada serentak yang terjadi di ibu kota DKI Jakarta masih meninggalkan berbagai catatan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com