Kompas.com - 06/02/2017, 15:08 WIB
Bambang Soesatyo, Ketua Panja Kunker Komisi III DPR RI saat di Mapolda Bali, Senin(10/10/2016) KOMPAS.com/SRI LESTARIBambang Soesatyo, Ketua Panja Kunker Komisi III DPR RI saat di Mapolda Bali, Senin(10/10/2016)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menuturkan banyaknya persoalan di dalam lapas mulai dari peredaran narkoba hingga plesiran para narapidana tidak lepas dari kesalahan petugas lembaga pemasyarakatan.

Tidak jarang, para petugas ini kongkalikong dengan para narapidana dengan imbalan tertentu. Oleh karena itu, pemerintah diminta tegas untuk menindak setiap petugas yang menyalahi wewenangnya itu.

"Karena praktik hengky pengky yang masih terjadi itulah yang membuka ruang dan peluang terjadi di lapas. Keistimewaan narapidana, kelonggaran, beredarnya narkoba," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).

"Kalau enggak ada main mata, enggak mungkin bisa," sambungnya.

(Baca: Bisnis Narkoba di Indonesia Dikendalikan dari 39 LP)

Bambang mengatakan pihaknya mendorong agar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly segera bertindak tegas da menegakkan aturan dalam hal pembinaan warga binaan pemasyarakatan serta tak memberikan keistimewaan bagi narapidana manapun.

"Tidak boleh ada pemberian privilege kepada narapidana, siapapun itu. Harus sama," ucap Politisi Partai Golkar itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menkumham diminta untuk menentukan waktu tertentu untuk setiap lapas melakukan perbaikan. Jika target perbaikan dan penegakan aturan tak tercapai, maka kepala lapas yang bersangkutan bisa ditindak tegas.

"Kalau tidak, lebih baik diganti saja," ujarnya.

(Baca: Anggoro Widjojo Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.