Pimpinan Komisi III Minta Pengawasan Lapas Ekstraketat

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap mengatakan, pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus ekstraketat.

Pernyataan ini menanggapi informasi Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa terdapat bisnis narkoba yang dijalankan dari dalam penjara di 39 lapas di Indonesia.

"Sebetulnya mudah saja, bagaimana mungkin mereka bisa berkomunikasi dengan dunia luar kalau mereka tidak memiliki alat komunikasi," kata Mulfachri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).

"Lakukan pengawasan ketat, tidak boleh ada toleransi sedikit pun terhadap penggunaan alat komunikasi," sambung dia.

Salah satu upaya memperketat pengawasan terhadap narapidana narkoba, ujar Mulfachri, adalah dengan menempatkan mereka di lapas terpisah dengan pengawasan ekstraketat.

Selain itu, perlu pula ditempatkan sipir-sipir terbaik agar mereka tak memberi celah bagi para narapidana narkoba untuk menjalankan bisnisnya.

Namun, yang menjadi permasalahan mendasar adalah negara tak memiliki anggaran yang cukup untuk mendukungnya secara optimal.

Para sipir, menurut dia, memiliki tanggung jawab yang sangat besar, tetapi tak sebanding dengan insentif yang diberikan.

"Misalnya uang jaga malam masih sedikit, tidak ada insentif tambahan, dan sebagainya. Dalam kondisi seperti itu, siapa pun mudah digoda," kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sementara itu, peredaran uang dalam bisnis narkoba dinilai sangat besar sehingga para narapidana yang melancarkan bisnis narkoba sering kali tak berpikir panjang untuk mengalokasikan penghasilannya untuk "membeli" sipir-sipir lapas.

Mulfachri mengakui, permasalahan terkait lapas sangat kompleks.

"Saya kira Pak Menteri (Hukum dan HAM) dengan sejumlah pengalaman yang dimiliki, mudah-mudahan beliau memiliki jalan keluar terkait masalah yang kita hadapi terhadap persoalan lapas," ujar dia.

Dikutip dari harian Kompas, Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso mengatakan, pihaknya menemukan 72 jaringan narkoba internasional yang bergerak di Indonesia dan memanfaatkan para napi di 22 lapas.

"Kami dapat membuktikan keterlibatan 22 LP itu dengan bukti akurat," kata Budi Waseso, Kamis (2/2/2017).

Belakangan, data menunjukkan bahwa lapas yang terindikasi jadi tempat transaksi narkoba bertambah menjadi 39.

Deputi Pemberantasan Narkoba BNN Inspektur Jenderal Arman Depari mengungkapkan, hampir semua lapas di Indonesia terindikasi sebagai tempat transaksi narkoba.

BNN dan Polri tak mempunyai kewenangan mandiri membersihkan praktik ini di lapas.