Mendagri Anggap Nama Pulau Bisa Diadaptasi dari Keragaman Indonesia

Kompas.com - 18/01/2017, 23:11 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memberi pengarahan pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2017 di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017). Kristian ErdiantoMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memberi pengarahan pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2017 di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017).
|
EditorSabrina Asril

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, sudah sepatutnya nama-nama pulau di wilayah NKRI diadaptasi dari keragaman Indonesia. Jika dinamakan dengan nama asing, maka ciri khas Indonesiamya pun hilang.

"Pulau itu kan pulau dalam wilayah NKRI. Ada bahasa pemersatunya yaitu bahasa Indonesia. Bahasa daerah juga bagian dari bahasa Indonesia," ujar Tjahjo di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (18/1/2017).

Nama-nama pulau RI bisa diambil dari ciri khas Indonesia, ragam budayanya, hingga nama-nama tokoh. Ia mencontohkan nama-nama di Kepulauan Seribu yang seluruhnya dinamakan dengan bahasa Indonesia. Untuk pulau-pulau di sekitar Bali, misalnya, bisa dinamakan dengan makanan khas atau tariannya.

"Yang banyak pulaunya di Maluku, di Sulawesi Tenggara, NTT, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung juga. Buat simple saja lah," kata Tjahjo.

 

(Baca: Pemerintah Beri Nama dan Daftarkan 1.106 Pulau ke PBB)

Tjahjo mengatakan, di daerah masing-masing pun bisa memberi nama pulau-pulau yang belum bernama. Meski terbuka dengan investor untuk menggerakkan pariwisata Indonesia, Tjahjo mengingatkan jangan sampai pihak luar ikut campur dengan penamaan itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau itu belum ada nama, ya lewat Gubernur, kesepakatan DPRD. Tanpa birokrasi yang riwet, diputuskan namanya," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan pemberian nama terhadap pulau-pulau yang belum memiliki nama hanya boleh dilakukan oleh pemerintah atau negara. Bahkan, secara tegas Susi meminta Presiden untuk memberikan nama ke pulau-pulau yang belum memiliki label.

"Yang bisa memberikan nama adalah negara, dan mendaftarkan kepada PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) itu negara," ujar Susi di Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Susi menambahkan, tahun ini pemerintah akan mulai melakukan verifikasi terhadap pulau-pulau di Indonesia yang belum memiliki nama. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengidentifikasi, sedikitnya terdapat 1.106 pulau yang siap didaftarkan ke PBB.

Selain itu, Kementerian KKP juga mengusulkan untuk segera dibuatkan Hak Penggunaan Lahan (HPL) terhadap 111 pulau terluar yang ada di Indonesia untuk mencegah kemungkinan pulau-pulau tersebut dikuasai asing atau perorangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Nasional
Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.